Infografis
Suara.com - Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana mengundurkan diri dari partainya. Hal ini dilakukan tak lama setelah dirinya dicopot sebagai Ketua DPW PPP DKI bulan lalu.
Anak Politisi PPP senior, Abraham Lunggana alias Haji Lulung ini mengaku sudah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP DKI.
"Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP PPP sejak 3 Februari kemarin. Saya menyatakan pamit dan undur diri dari partai PPP," ujar Guruh kepada wartawan, Senin (6/1/2023).
Kendati demikian, dalam keterangannya Guruh tak merinci apakah pengunduran dirinya berkaitan dengan dicopotnya ia dari jabatan Ketua DPW PPP DKI atau tidak. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada rekannya di kepengurusan DPW PPP DKI atas kerja selama ini.
"Saya juga mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam khidmah yang sudah bersama dilakukan selama sekitar sembilan bulan saya menjadi Ketua DPW PPP DKI," ucapnya.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, dan pengurus DPP PPP lainnya.
"Semoga silaturrahmi dan persaudaraan di antara kita tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, tindakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono belakangan ini menuai kecaman dari anggotanya di Jakarta. Pasalnya, selain mencopot Guruh Tirta Lunggana dari Ketua DPW PPP DKI, Mardiono juga disebut memecat sejumlah ulama.
Hal ini disampaikan oleh Politisi senior PPP yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Maman Firmansyah. Ia mengatakan, selain menabrak AD/ART Partai, keputusan Plt Ketua Umum (Ketum) Muhamad Mardiono mencopot anak Almarhum Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.
Baca Juga: Arsul Sani PPP Akui Masih Ada Kelompok yang Gencar Gaungkan Penundaan Pemilu
Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta. Apalagi, keputusan Mahkamah Partai juga disebutnya cacat hukum lantaran gugatannya tidak sesuai AD-ART dasar tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.
