Suara.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak mempermasalahkan kesepakatan biaya haji 1444 H/2023 masehi yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR dalam Rapat Kerja dengan l Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPKH menyatakan bakal melakukan pengelolaan dana haji dengan baik.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan nilai BPIH yang ditetapkan lebih besar dibandingkan penggunaan nilai manfaat merupakan hal positif. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji.
"Kami menilai positif atas keputusan yang mempertimbangkan besaran BPIH lebih besar daripada subsidi nilai manfaat, di mana penggunaannya kedepan perlu terus ditemukan formulasi atau titik ideal antara besaran BPIH dengan Nilai Manfaat yang nota bene masih ada milik jemaah tunggu yang patut dijaga keberimbangannya," ujar Fadlul kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).
Nantinya, pihaknya akan melakukan pembagian tingkat sesuai porsi dana haji untuk pembayaran.
"Untuk masa yang akan datang kami berharap secara gradual porsi nilai manfaat yang diberikan dalam Virtual Account untuk jemaah tunggu harus lebih besar daripada yang digunakan untuk subsidi jemaah berangkat sehingga pada masanya dapat terjadi self financing," ucapnya.
Ia juga menyebut peerubahan kebijakan lain juga patut diapresiasi, khususnya terkait dengan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal.
"Serta diperbolehkannya cicil setoran lunas agar saat keberangkatan jemaah tidak merasa berat," pungkasnya.
Diketahui, dari hasil sidang pemerintah dan DPR Komisi VIII RI menyepakati besaran rata-rata BPIH tahun 1444H/2023 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp90.050.637,26 yang terdiri dari:
- Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp49.812.700,26,- atau sebesar 55,3%, Meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (living cost), dan sebagian biaya paket layanan masyair.
- Biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat yang dibayarkan BPKH rata-rata per jemaah sebesar sebesar Rp40.237.937 Atau sebesar 44,7% meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan penggunaan Nilai Manfaat sebesar Rp8.090.360.327.213,67
- Nilai manfaat keuangan haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M bersumber dari:
- Nilai manfaat BPKH tahun berjalan;
- Rekening Virtual jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan;
- Saldo akumulasi Nilai Manfaat Keuangan Haji.
- Selain menyepakati ketiga hal tersebut diatas, diberlakukan pula pengelompokkan besaran pelunasan dengan pertimbangan aspek keadilan pada kelompok jemaah haji sebagai berikut:
- Jemaah haji lunas tunda tahun 1441H/2020 yang akan diberangkatkan pada tahun 1444 H /2023 M tidak dibebankan tambahan biaya. BPKH mendistribusikan Nilai Manfaat yang bersumber dari akumulasi nilai manfaat sehingga tidak ada setoran lunas untuk jemaah lunas tunda tahun 2020 akumulasi sebesar Rp845.708.000.000.
- Jemaah haji lunas tunda tahun 1443/2022 M sebanyak 9.864 jemaah yang akan diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp9.400.000,-
- Jemaah haji tahun 1444 H/2023 M sebanyak 106.590 jemaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp.23.500.000,-
Penetapan ini menggunakan asumsi kurs USD sebesar Rp15.150,- dan Kurs Saudi Arabian Riyal (SAR) sebesar Rp4.040. Biaya operasional menggunakan Saudi Arabian Riyal (SAR) dan Living Cost dalam bentuk rupiah.
TERPOPULER
