REGIONAL:
Terkait vonis, Jokowi tidak memberikan respons lebih lanjut.
"Itu sudah diputuskan, kita harus menghormati, semua harus menghormati," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengapresiasi vonis mati majelis hakim kepada Ferdy Sambo. Apresiasi tersebut disampaikan Mega dalam acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta.
"Itu Pak Kapolri saya bangga banget, apa yang telah diputuskan dalam persidangan," ucapnya.
Tekanan Publik
Tak hanya apresiasi, sejumlah pihak menilai vonis mati kepada Ferdy Sambo terkesan dipaksakan. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengkritisi keputusan hakim yang menetapkan vonis hukuman mati kepada Sambo. Menurutnya, vonis tersebut demi menahan tekanan publik.
"Putusan mati ini adalah putusan karena tekanan publik akibat pemberitaan yang masif dan hakim tidak dapat melepaskan diri dari tekanan tersebut," kata Sugeng melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/2/2023).
Masih menurut Sugeng, Sambo masih berpotensi lolos dari vonis hukuman mati. Hal tersebut diyakininya karena Sambo bisa mengajukan banding hingga peninjauan kembali (PK).
Selain itu, menurutnya hal tersebut bisa terjadi karena majelis hakim tidak memasukkan hal-hal yang meringankan vonis seperti sopan dalam persidangan, belum pernah terlibat kasus hukum maupun sempat menorehkan prestasi selama menjadi anggota Polri.
"Sambo masih akan berpotensi mendapat putusan lebih rendah pada tahap selanjutmya karena hal yang meringankan tidak dipertimbangkan sama sekali," tuturnya.
Terkait potensi Ferdy Sambo bisa mendapatkan putusan yang lebih rendah, Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho pun menyatakan, bisa saja hal tersebut terjadi. Mengingat, proses eksekusi terdakwa Ferdy Sambo masih sangat panjang.
Proses tersebut bisa dimulai Ferdy Sambo dengan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung dengan mengajukan kasasi untuk mendapat keringanan.
PK Berkali-kali
Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pun, terdakwa masih diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
"PK itu bisa berkali-kali," ujarnya dalam tayangan KOMPAS TV pad Kamis (16/2/2023).
Bahkan, tak menutup kemungkinan, Ferdy Sambo akan mengikuti KUHP baru yang berlaku pada 2026.
Dalam KUHP yang baru, Sambo akan mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun jika tetap mendapat pidana mati, sesuai dalam Pasal 3 UU 1/2023 tentang KUHP.
"Jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap kemudian sudah berlaku UU yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan," ujarnya.
Meski begitu, Albertina menjelaskan, putusan hukuman mati terhadap Sambo bisa tetap dilakukan, jika kejaksaan mengeksekusi Sambo sebelum berlakunya KUHP baru.
Namun, menurutnya, kemungkinan eksekusi mati dilaksanakan sangat kecil, karena masih ada 'daftar tunggu' terpidana mati yang belum dieksekusi oleh Kejagung.
Jika Sambo tetap mendapat vonis mati hingga tingkat MA, maka peluang terpidana mendapat percobaan selama 10 tahun dan jika berkelakuan baik hukumannya berubah menjadi hukuman seumur hidup dalam UU KUHP baru, bisa sangat terbuka.
"Bisa begitu dan peluang itu ada," ujarnya yang kini menjadi Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
==================
Tim Liputan Muhammad Yasir, Rakha Arlyanto
TERPOPULER
