Infografis
Suara.com - Sosok Andrinof Chaniago kembali muncul ke peredaran publik usai lama tidak terekspos. Adapun sosok Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut kembali jadi perhatian publik usai diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara.
Andrinof menghadiri undangan Jokowi tersebut pada Selasa (21/2/2023) hari ini. Terkait dengan alasan undangan tersebut, Andrinof mengaku ia dan Jokowi hanya sekadar bertukar pikiran.
"Ini cuma pertemuan sharing saja, sharing pemikiran," kata Andrinof kepada awak media Selasa (21/2/2023).
Jawaban Andrinof tersebut malah semakin mengundang pertanyaan. Publik juga kini kembali mengulik sepak terjang Andrinof Chaniago untuk menjawab ada apa gerangan Jokowi mengundang sosok eks menterinya itu.
Sepak terjang Andrinof Chaniago: Akademisi, politisi, dan pebisnis
Pria berdarah Minang tersebut merupakan seorang akademisi, politisi, sekaligus pebisnis.
Andrinof merupakan seorang alumnus Universitas Indonesia dan Fu Hsing Kang College di Taiwan.
Ia kini menjabat sebagai Wakil Komisaris PT Bank Mandiri.
Andrinof setia menemani Jokowi kala sang Presiden maju berjuang di pemilihan wali Kota Solo 2010, pemilihan Gubernur Jakarta 2012, dan pemilihan presiden 2014. Kala itu Andrinof menjadi tim sukses Jokowi.
Baca Juga: Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa Turki dan Suriah
Kiprah Andrinof di pemerintahan
Andrinof menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014.
Ia akhirnya diberhentikan dari jabatannya pada 12 Agustus 2015. Lantaran kariernya di pemerintahan berakhir, Andrinof memilih untuk mengajar sebagai dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia (UI).
Ikut urus IKN
Andrinof juga merupakan sosok yang terlibat aktif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menjabat sebagai Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia juga kerap mengkritisi pihak yang menolak pemindahan IKN.
