Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak marah dengan tabungan masyarakat di bank yang sudah mencapai Rp 690 triliun. Adapun angka ini berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2022. Lantas, apa penyebab orang nomor satu itu terlihat demikian?
Jokowi mengungkap bahwa menimbun dana terlalu banyak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
"Kelihatannya sepele, tapi jangan sampai Rp 690 triliun itu tetap ngendon ditabung di bank. Itu tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Jokowi, mengutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.
"Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," katanya.
Ia lantas berharap dana tersebut bisa dikeluarkan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jokowi merekomendasikan penggunaannya untuk berbelanja, membeli makanan, hingga menonton konser musik atau ajang sepak bola.
“Menyangkut belanja masyarakat yang ditahan Rp 690 triliun biar itu keluar. Enggak apa-apa digunakan untuk nonton konser, nonton sepakbola. Biarkan spending masyarakat, entah makan di warung, PKL, belanja kaos, atau event olahraga,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga merekomendasikan penggunaan dana untuk mengunjungi tempat wisata di berbagai daerah hingga ke pelosok desa. Menurutnya, dengan melakukan belanja bisa membantu penyediaan keperluan rumah tangga bagi masyarakat lain.
"Kemudian yang berkaitan dengan wisata, wisata desa, wisata di daerah, itu juga buka. Jangan lagi ada yang mengerem-ngerem masalah itu. Ini juga menyangkut belanja yang nanti akan menyangkut konsumsi rumah tangga, masyarakat," kata Jokowi.
Di sisi lain, meningkatnya tabungan di bank terjadi sejak pandemi Covid-19 pada 2020 lalu. Masyarakat, khususnya kelas menengah, banyak yang menahan belanja agar tidak kehabisan uang di masa-masa harus berjuang melawan virus corona.
Lalu, pemberlakuan lockdown dan pembatasan usaha yang ketat mengurangi aktivitas belanja di kalangan masyarakat. Misalnya saja, mall dan bioskop yang tidak boleh beroperasi, serta tempat makan yang jumlah pengunjungnya dibatasi.
Namun sekarang ini, aturan tersebut tak lagi berlaku sehingga Jokowi berharap agar masyarakat bisa menggunakan uangnya demi pertumbuhan ekonomi. Ia bahkan telah meminta kepada kepolisian hingga sejumlah kepala daerah untuk tidak menghambat perizinan terkait suatu acara publik.
"Saya ketemu gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah untuk izin-izin masalah ini. Jangan ada yang dihambat, karena menyangkut belanja masyarakat," ungkap Jokowi.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
TERPOPULER
