Gunung Es Rekening Gendut Pegawai Pajak

Pemerintah, kata dia, wajib menjelaskan kepada publik berkaian dengan kekayaan para pejabat. Terutama, mereka yang mengelola uang pajak.

“Bisa jadi ini fenomena gunung es, hanya satu yang terlihat, tetapi sebetulnya banyak yang belum terungkap," sambung dia.

Menurutnya, apa yang disampaikan Sri Mulyani sebelumnya, belum cukup untuk menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat dalam kasus ini.

“Kenapa sampai pelat nomor (mobil Robicon) salah, tidak lapor pajak, tidak dafar pajak, ini kan luar biasa. Apalagi juga tidak ada di LHKPN. Ini sama saja Kemenkeu sedang ditelanjangi oleh perilaku seperti ini dan publik masih meyakini banyak kasus yang seperti ini," ujar dia.

Ketegasan Kemenkeu sebagai induk dari institusi pajak sangat dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih. Caranya, dengan mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan para pegawai pajak.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga patut dipertanyakan. Pasalnya, jika sudah diketahui bahwa LHKPN yang disampaikan Rafael sejak awal tidak wajar, maka KPK seharusnya melakukan evaluasi dan memberi sanksi kepada petugas terkait LHKPN itu.

Selama ini masyarakat juga tidak pernah diberi penjelasan terkait seperti apa harta yang tidak wajar dari para pejabat, sekaligus sanksi seperti apa yang diberikan jika mereka yang tidak patuh.

"Kalau hanya berhenti di melapor, LHKPN tidak akan efektif," ujarnya.

Dampak terburuk yang mungkin terjadi adalah ketidakpatuhan pajak. Kekecewaan yang memuncak tidak ditanggapi secara cepat oleh pemerintah, sehingga masyarakat memilih untuk menolak membayar pajak. Padahal, pajak adalah salah satu komponen penting negara.

Tunjangan Pejabat Dirjen Pajak

Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak (DJP) adalah PNS. Seperti kebanyakan PNS lainnya, gaji pokok mereka berkisar Rp1,56 juta hingga Rp5,9 juta per bulan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019.

Namun demikian, besarnya pendapatan mereka dipengaruhi oleh tunjangan kinerja yang diberikan tidap bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015.

Rincian tunjangan kinerja pejabat pajak berdasarkan eselon dan jabatannya bisa dilihat di bahwa ini

Pejabat Struktural Eselon I

Peringkat Jabatan 27: Rp117.375.000

Peringkat Jabatan 26: Rp99.720.000

Peringkat Jabatan 25: Rp95.602.000

Peringkat Jabatan 24: Rp84.604.000

Pejabat Struktural Eselon II

Peringkat Jabatan 23: Rp81.940.000

Peringkat Jabatan 22: Rp72.522.000

Peringkat Jabatan 21: Rp64.192.000

Peringkat Jabatan 20: Rp56.780.000

Pejabat Struktural Eselon III

Peringkat Jabatan 19: Rp46.478.000

Peringkat Jabatan 18: Rp42.058.000

Peringkat Jabatan 17: Rp37.219.800

Pejabat Struktural Eselon IV

Peringkat Jabatan 16: Rp28.757.200

Peringkat Jabatan 15: Rp25.411.600

Peringkat Jabatan 14: Rp22.935.762

Rincian Harta Petinggi Dirjen Pajak

Dirjen Pajak panen kritik usai kekayaan Rafael Alun Trisambodo terungkap ke publik. Gaya hidup pejabat di Dirjen Pajak juga dihujani kritik, hingga Menkeu Sri Mulyani membubarkan salah satu klub motor internal.

Para petinggi di Dirjen Pajak wajib melaporkan harta kekayaan mereka. Berikut data kekayaan pejabat Dirjen Pajak melansir dari E-LHKPN pada Senin (27/2/2023). Mayoritas harta kekayaan dilaporkan pada Desember 2021. 

1. Dirjen Pajak, Suryo Utomo: Rp14.452.944.568

2. Sekretaris Dirjen Pajak, Peni Hirjanto: Rp12.640.968.000

3. Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama: Rp9.119.102.500

4. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Dodik Samsu Hidayat: Rp5.356.010.487

5. Direktur Penegakan Hukum, Eka Sila Kusna Jaya: Rp4.162.465.630

6. Direktur Keberatan dan Banding, Wansepta Nirwanda: Rp4.127.476.958

7. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Ihsan Priyawibawa: Rp4.987.518.483

8. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor: Rp12.536.478.059

9. Direktur Data dan Informasi Perpajakan, R. Dasto Ledyanto: Rp5.791.327.400

10. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Yuli Kristiyono: Rp2.594.219.203

11. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hantriono Joko Susilo: Rp9.673.838.900

12. Direktur Transformasi Proses Bisnis, Imam Arifin: Rp4.881.473.517

13. Direktur Perpajakan Internasional, Mekar Satria Utama: Rp6.400.543.099

14. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Rudy Gunawan Bastari: tidak ditemukan

15. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Lindawaty: Rp3.884.414.252

16. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Edward Hamonangan Sianipar: Rp4.883.690.746

Harta Rafael Alun Trisambodo

Rafael Alun Trisambodo adalah aktor utama dalam drama ini. Kekayaannya disorot karena mobil mewah Rubicon yang dikendarai anaknya. Meski ia tidak mengakui mobil itu miliknya.

Bahkan Kendaraan tersebut sempat dipalsukan pelat nomornya sebelum sang anak, Mario melakukan perbuatan keji tersebut. 

Kenaikan harta Rafael Alun cukup fantastis. Melansir laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah hartanya naik drastis dalam delapan tahun pelaporan.

Pelaporan pertama pada 2013 lalu, harta Rafael Alun tercatat Rp21.458.134.500. Pelaporan terakhirnya pada 2021 harta tersebut meroket menjadi Rp56.104.350.289, jumlah yang cukup untuk membeli satu unit Rubicon seharga Rp1-Rp2 miliar. Rata-rata setiap tahun harta Rafael Alun naik Rp1 – Rp3 miliar. 

Rincian dari harta Rp56 miliar lebih tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp51 miliar. Rafael Alun memiliki sebelas unit tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Sleman, Jakarta, dan Kota Manado.

Laporan kekayaan itu belum termasuk satu unit Rubicon dan sepeda motor mewah Harley Davidson. Alat transportasi tercatat hanya Toyota Camry Sedan keluaran 2008 seharga Rp125 juta dan Toyota Kijang 2018 seharga Rp300 juta. 

Harta lainnya yang tercatat dalam LHKPN adalah harga bergerak lainnya Rp420 juta, surat berharga Rp1,5 miliar, kas dan setara kas Rp1,3 miliar, serta harta lainnya Rp419 juta.

Terungkapnya kekayaan Rafael Alun bisa dimanfaatkan Kemenkeu untuk membersihkan pejabat kotor di dalam institusi mereka. Entah bersama KPK atau PPATK, Sri Mulyani cs seharusnya bisa memanfaatkan momen ini untuk mengusir ‘Rafael Alun’ yang lain dari institusi keuangan negara.