REGIONAL:
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan Advokasi PKS Zainudin Paru, gugatan yang diajukan Partai Prima merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyatakan Partai Prima dirugikan secara Pardata, namun tidak demikian dengan partai lain.
Zainudin menilai gugatan yang dilayangkan Partai Prima ke PN Jakpus juga salah alamat.
"Terhadap Surat Keputusan KPU seharusnya diperiksa dan diputus oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bukan wilayah PN," kata Zainudin dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023).
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, tahapan Pemilu sudah berjalan tidak bisa diinterupsi karena persoalan satu partai.
"Soal putusan Pemilu berjalan atau tunda adalah kewenangan MK," kata Mardani.
Berdasarkan itu, Mardani memandang putusan PN Jakpus tidak bisa menghalangi KPU dalam menjalankan tugas melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
"Oleh karena itu putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan Pemilu hingga diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024," kata Mardani.
Sebelumnya, PN Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pasca dinyatakan tak lolos ikut sebagai peserta Pemilu 2024.
Dalam putusannya PN Jakarta Pusat mengabulkan untuk menghukum KPU agar menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Putusan tersebut dikeluarkan atau diketok PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3/2023) ini. Usai sebelumnya Partai Prima melayangkan gugatannya pada 8 Desember 2022 dengan nomor register perkara 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.
Dalam perkara tersebut Partai Prima sebagai penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi sebagai perserta Pemilu 2024 oleh tergugat yakni KPU.
Kemudian dalam putusannya PN Jakpus menyatakan, KPU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Sampai akhirnya kemudian, PN Jakpus menyatakan, KPU sebagai tergugat dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.
"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," tulis putusan PN Jakpus tersebut
TERPOPULER
