Fakta 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan Jadi Komisaris: Gaji 'Plus Plus'

Suara.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan puluhan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari eselon I dan II yang merangkap jabatan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebanyakan dari mereka bahkan menjabat sebagai Komisaris.

FITRA khawatir rangkap jabatan ini berdampak pada kinerja Kemenkeu maupun BUMN. Sebab, instansi pengelolaan uang itu berperan penting bagi negara. Jika pekerjanya tidak fokus, maka bisa saja tugas-tugasnya banyak yang kurang terurus atau bahkan terbengkalai.

FITRA juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengkaji temuan rangkap jabatan yang kemungkinan akan merugikan masyarakat dan negara, misal melakukan tindak korupsi. Menurut mereka, pegawai seperti ini dianggap tidak berkompeten untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Rangkap jabatan, gaji 'plus plus'

Selain khawatir kinerja menurun, pejabat yang rangkap jabatan pun bisa memiliki gaji berlipat. Dalam hal ini, Seknas FITRA juga menemukan penghasilan sebagai komisaris BUMN yang rupanya sangat besar bahkan melebihi gaji di Kemenkeu.

Gulfino lantas meminta mereka yang rangkap jabatan untuk mundur. Ini demi meningkatkan fokus kinerja dan pelayanan publik di Kemenkeu

Soal gaji berlipat pegawai Kemenkeu yang rangkap jabatan juga dikritik mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Ia menyarankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat aturan batas penghasilan pejabat yang merangkap jabatan. Dengan begitu, pendapatan yang diperoleh tak terlalu fantastis.

Daftar 39 pejabat Kemenkeu rangkap jadi komisaris BUMN

Menurut catatan FITRA, ditemukan fakta bahwa sebanyak 39 pejabat Kemenkeu yang merangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN. Berikut daftarnya, yang mana mereka tersebar di BUMN itu sendiri, swasta, lembaga, hingga anak perusahaan.

1. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap jabatan Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).
2. Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi merangkap jabatan Komisaris PT Pertamina (Persero).
3. Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata merangkap jabatan Komisaris PT Telkom.
4. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo merangkap jabatan Komisaris PT SMI.
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani merangkap jabatan Komisaris BNI.
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban merangkap jabatan Komisaris Bank Mandiri.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti merangkap jabatan Komisaris PT Semen Indonesia Group.
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman merangkap jabatan Komisioner Lembaga Simpan Pinjam.
9. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh merangkap jabatan Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur.
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu merangkap jabatan Komisaris PT Pupuk Indonesia.
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto merangkap jabatan Komisaris BTN.
12. Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sudarto merangkap jabatan Komisaris Pegadaian.
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto merangkap jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank.
14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti merangkap jabatan Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial.
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal merangkap jabatan Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance.
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya merangkap jabatan Komisaris PT Biofarma.
17. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widiyani Wahyuningdyah merangkap jabatan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial.
18. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, R. Wiwin Istanti merangkap jabatan Komisaris PTPN 7.
19. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Ari Wahyuni merangkap jabatan Komisaris Jamkrindo.
20. Kepala Biro Hukum, Arief Wibisono merangkap jabatan Wakil Presiden Komisaris PT Petra Oxo Nusantara.
21. Kepala Biro Advokasi, Tio Serepina Siahaan merangkap jabatan Komisaris Utama PT Geodipa Energi.
22. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Rukijo merangkap jabatan Komisaris PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
23. Kepala Biro Umum, Sugeng Wardoyo merangkap jabatan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
24. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Hidayat Amir merangkap jabatan Komisaris PT Angkasa Pura I.
25. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Agung Kuswandono merangkap jabatan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia.
26. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rofyanto Kurniawan merangkap jabatan Komisaris PT ASABRI.
27. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Chalimah Pujiastuti merangkap jabatan Komisaris PT POS.
28. Sekretaris DJKN, Dedy Syarif Usman merangkap jabatan Komisaris PT Waskita Karya TBK.
29. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Encep Sudarwan merangkap jabatan Komisaris Askrindo.
30. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti Handayani merangkap jabatan Komisaris Indonesia Re.
31. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo merangkap jabatan Komisaris PT Surveyor Indonesia.
32. Direktur Sistem Penganggaran, Lisbon Sirait merangkap jabatan Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM.
33. Inspektur V, Sudarso merangkap jabatan Komisaris PT Barata Indonesia.
34. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirizal Nur merangkap jabatan Komisaris Indosat.
35. Direktur Lelang, Joko Prihanto merangkap jabatan Komisaris PT Karabha Digdaya.
36. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mariatul Aini merangkap jabatan Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur.
37. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer, Bhimantara Widyajala merangkap jabatan Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance.
38. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Heri Setiawan merangkap jabatan Komisaris PT Geo Dipa Energi.
39. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Adi Budiarso merangkap jabatan Komisaris PT SUCOFINDO.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti