REGIONAL:
- Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi berencana memindahkan armada modifikasi cuaca ke daerah rawan karhutla di Jakarta pada Senin, 2 November 2026.
- Pemindahan armada dilakukan karena Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat mulai hujan, sehingga butuh geser ke Sulawesi dan Papua.
- BNPB menerbitkan surat edaran siaga bencana basah pada 30 Oktober 2026 untuk mengantisipasi potensi banjir akibat peralihan musim.
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempertimbangkan pemindahan armada Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari sejumlah wilayah yang mulai diguyur hujan ke daerah yang masih membutuhkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan, evaluasi diperlukan untuk menentukan wilayah yang masih membutuhkan operasi modifikasi cuaca dan daerah yang sudah tidak memerlukannya.
"Jadi pagi ini sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi dan termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan," kata Kristomei di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dia mengatakan, sejumlah wilayah seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat mulai mengalami hujan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan untuk menggeser armada OMC ke wilayah lain yang masih membutuhkan penanganan karhutla.
Wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
"Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan," ujarnya.
"Kalau bisa kita tambah, kita geser mana yang bisa kita geser dan kita tambah aset di sana," imbuhnya.
Di tengah evaluasi penanganan karhutla, BNPB juga mulai mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring peralihan musim kemarau ke musim hujan.
Kristomei mengatakan, dirinya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 pada 30 Oktober 2026.
Surat edaran tersebut telah didistribusikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia agar pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari personel, peralatan, hingga kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
"Saya juga memberikan imbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing," kata Kristomei.
Dia menyebut sejumlah wilayah sudah mengalami banjir sehingga kewaspadaan terhadap perubahan musim perlu ditingkatkan.
"Kelihatan tantangannya mulai bergeser ini, habis karhutla terbitlah banjir. Nanti sama-sama kita antisipasi," pungkasnya.
TERPOPULER