Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membeberkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan 'deadline' untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk. Waktu yang diberikan Presiden Jokowi adalah 2-3 bulan.
Mentan SYL mengatakan bahwa deadline itu diberikan orang nomor satu di Indonesia kepada jajaran kementerian/lembaga, agar mereka segera memperbaiki data dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.
“Penyempurnaan. Bapak Presiden kasih waktu 2-3 bulan sudah selesai. Minimal (mereka) yang berhak mendapatkan pupuk harus (menerima)," ujar Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (15/3/2023).
"Tidak ada pupuk yang keluar dan konteks perencanaan, menyeleweng dari SOP atau tempatnya,” lanjutnya.
Presiden Jokowi, lanjut Syahrul, juga meminta agar program dan konsep penyaluran pupuk bersubsidi dibenahi. Pembenahan itu bertujuan agar implementasi pupuk bisa dilakukan secara tepat di lapangan, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat penerima dan tepat lahan.
Syahrul mengungkap bahwa anggaran yang tersedia baru cukup untuk mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 8-9 juta ton. Karena itu, pihaknya akan bekerja agar mekanisme penyaluran pupuk subsidi eektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, data terkait kebutuhan pupuk subsidi secara nasional dilaporkan mencapai lebih dari 20 juta ton. Besarnya kebutuhan pupuk itu membuat Presiden Jokowi memberikan perintah tegas ke jajarannya.
“Memang kebutuhan pupuk kita sangat besar. Kalau dalam rencana RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu bapak Presiden memerintahkan pada kami tidak boleh pupuk kurang," jelas Syahrul.
“Yang harus dibenahi program dan konsepsi harus menggigit. Jadi tidak di awang-awang terlaksana sampai di lapangan, sampai petani sesuai waktu dan ketepatan yang ada,” tambahnya.
Baca Juga: Luhut Bawa Misi dari Jokowi Temui Surya Paloh, Perintah 'Tendang' Anies Baswedan?
Syahrul mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PHCI), serta pemerintah daerah.
