Suara.com - Viral video tiga tenaga kesehatan diduga di Puskesmas Lambunu 2, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah membedakan pelayanannya terhadap pasien umum dan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ketiga nakes tersebut pun meminta maaf kepada publik atas video tersebut.
Dalam video yang beredar, terlihat ketiga nakes aktif, bahkan ceria dan tanggap menangani pasien umum. Namun, ketiganya justru tidak semangat dalam menangani dengan baik ketika ada pasien BPJS yang datang.
Dokter Tirta: Tidak Boleh Ada Diskriminasi
Banyak pihak yang menyayangkan sikap tersebut. Salah satu di antaranya yakni dokter Tirta Mandira Hudhi. Dokter Tirta menganggap video tersebut diskriminatif dan tidak elok.
Pasalnya, sudah seharusnya BPJS Kesehatan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan pengobatan. BPJS Kesehatan juga menanggung beragam penyakit yang akan memudahkan para pasien jika menggunakannya.
"Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pasien. Padahal banyak pasien terbantu karena BPJS ini. Karena penyakit yang dicover BPJS itu sangat buanyak," ujar Dokter Tirta melalui Twitter pada Sabtu (18/3/2023).
Tak hanya menyoroti tingkah para tenaga kesehatan itu, Dokter Tirta juga mengharapkan BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan. Alasannya, layanan BPJS Kesehatan berbelit dan rumit sehingga menyulitkan masyarakat.
“BPJS butuh upgrade. Iya. Jelas! Terutama hubungan B2B dengan faskes, SOP yg lumayan njlimet, aplikasi yg slow respon Tapi apakah itu berarti BPJS ga penting? Oh jelas tidak! Banyak pasien bisa berobat , dan klaim dengan biaya minimal berkat BPJS,” tutupnya.
Disebut Sesuai Realita di Lapangan
Selain itu, tanggapan lain disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo yang menyebutkan itu adalah realita. Realita tersebut yakni masih banyak nakes yang tidak peduli pasien BPJS.
“Menyangkut video viral ini sebenarnya itulah bentuk realita masih ada (perlakuan) nakes kita yang tidak begitu care, tidak begitu mengorangkan, dalam tanda kutip kepada peserta BPJS," kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).
Hal ini didukung munculnya protes setiap ada kenaikan iuran BPJS. Meski demikian, Rahmad juga menyayangkan dan mengecam tindakan ketiga tenaga kesehatan tersebut. Baginya, ketiganya pantas memperoleh sanksi. Teguran itu tak hanya untuk nakes tersebut tetapi juga puskesmas yang menaungi nakes tersebut.
Selain itu, akun BPJS Kesehatan RI juga menanggapi dengan meminta permohonan maaf jika ada ketidaksesuaian pelayanan kesehatan yang diberikan petugas medis dan paramedis di FKTP/FKRTL atau petugas BPJS Kesehatan.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
TERPOPULER
