Suara.com - Anies Baswedan sempat mengungkap salah seorang menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi. Orang itu disebutnya tidak mampu berkomitmen pada demokrasi. Ia tidak menyebut sosoknya secara rinci, namun hal ini mengarah pada pembahasan soal Pemilu.
"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan (ingin) mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung,"ujar Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju, mengutip kanal YouTube Reborn TV, Jumat (17/3/2023).
"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka," lanjutnya.
Menanggapi pernyataan Anies, anggota Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkap sosok Menko yang dimaksud. Dikatakannya, menteri itu pernah menggaungkan soal adanya penundaan Pemilu 2024. Ia juga menilai publik pasti sudah tahu.
"Sebenarnya cukup terang benderang kalau dia rutin mau mencari jejak digital atau pemberitaan berkaitan dengan Menko yang pernah membangun wacana ada kaitannya dengan penundaan pemilu melalui aspirasi big data. Tanpa menyebut nama pun, publik sudah tahu siapa yang dimaksud," beber Kamhar di Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).
Jika mengingat kembali sosok-sosok pendukung penundaan Pemilu 2024, ada dua menko yang turut terlibat. Mereka adalah Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto serta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dua Menko Sebut Penundaan Pemilu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu sosok yang mendukung wacana Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Saat itu, Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 sampai dua tahun untuk memulihkan ekonomi.
“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Cak Imin melalui keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).
Pihak dari Partai Golkar yang setuju mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi dari masyarakat sehingga tidak bisa ditolak. Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto setelah dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
“Kita musti mengerti yang namanya aspirasi (soal penundaan pemilu) itu tidak boleh ditolak. Apalagi kita suara Golkar suara rakyat,” ujar Airlangga di NasDem Tower, Kamis (10/3/2022).
Lebih lanjut, dikatakan Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan bahwa aspirasi demokratis harus dipegang teguh. Apalagi, beragam masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya akan semakin berat.
Sementara itu, Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengklaim bahwa tak sedikit masyarakat yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Ia bahkan menyatakan ada big data yang berisi percakapan antara 110 juta orang di media sosial soal penundaan pemilihan umum tersebut.
Menurutnya, banyak pihak yang bertanya mengapa harus menghabiskan banyak dana untuk pemilu. Sementara pandemi Covid-19 kala itu masih belum selesai. Luhut juga mengungkap kondisi negeri saat ini yang cenderung tenang tanpa adanya pergantian kepemimpinan.
"(Masyarakat nanya), kenapa duit segitu besar mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).
TERPOPULER
