Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta semua pihak seharusnya bisa bersikap seperti Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran taat Pancasila dan Konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Mahfud di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' yang digelar PDIP lewat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Adapun Mahfud awalnya menyampaikan, bahwa Indonesia telah disepakati sebagai negara demokrasi. Namun, ada acuan konstitusi ketika Tanah Air menjalankan gagasan tersebut.
"Jadi, yang penting dalam demokrasi itu punya elemen, dalam demokrasi itu ada konstitusi, karena ada Pancasila sebagai ideologi, di bawahnya ada konstitusi. Konstitusi aturan main yang sangat fundamental. Negara diatur dalam konstitusi," kata Mahfud.
Untuk itu, ia pun mengingatkan, semua elemen bangsa bisa meniru Megawati yang selalu taat terhadap konstitusi ketika berdemokrasi, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu.
"Oleh karena itu, saudara harus meneriakkan, Bu Mega (Megawati Sukarnoputri) selalu meneriakkan, pokoknya siapa pun harus taat konstitusi. Mau pemilu atau apa, karena memang kacau bernegara enggak ikut konstitusi. Semua seenaknya sendiri," tuturnya.
Ia menambahkan, demokrasi tertuang dalam konstitusi menyampaikan bahwa adanya batasan ruang kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurutnya, kekuasaan tidak boleh tidak dibatasi.
"Tidak boleh kekuasaan itu tidak dibatasi. Kamu presiden, lingkupmu apa? Di luar itu punyanya legislatif atau yudikatif. Pemerintah pusat ada kewenangan. Dipencar kekuasaan itu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kehidupan demokrasi sesuai konstitusi di Indonesia menuangkan tentang pelaksanaan pemilu yang perlu digelar sekali setiap lima tahun.
"Waktunya fix lima tahun. Jangan lalu diperpendek. Enggak boleh. Diperpanjang juga enggak boleh, kecuali melalui proses perubahan konstitusi. Itu prinsip-prinsip dalam bernegara yang tunduk ketentuan konstitusi," pungkasnya.
