Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyebarkan video yang menampilkan gambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus sebagai bentuk kritiknya terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Stafsus Mensesneg Faldo Maldini menilai narasi yang disampaikan BEM UI tersebut mirip dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disuntik dananya dari pihak asing.
"Narasinya mirip kayak LSM yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Jokowi, biar laku dagangannya di 2024 nanti," kata Faldo saat dihubungi, Kamis (23/3/2023).
Hal tersebut disampaikan Faldo karena memandang BEM UI yang terkadang naif sehingga banyak kepentingan yang menurutnya malah memanfaatkan perjuangan mereka.
Di sisi lain, ia menilai kalau BEM UI itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa pintar yang memiliki pikiran berbeda dengan mahasiswa lain. Faldo tidak masalah dengan kritikan yang dilayangkan BEM UI.
Hanya saja, Faldo mengatakan kalau pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang itu dilakukan sesuai dengan prinsip dan prosedur.
Dalam kesempatan yang sama, Faldo juga menekankan bahwa pemerintah kerap mengundang partisipasi masyarakat untuk pembahasan Ciptaker.
Ia menyayangkan kepada pihak BEM UI kerap koar-koar namun tidak pernah berpartisipasi melalui jalur resmi.
"Kalau emang peduli, ya, datang dari kemarin-kemarin. Tapi kalau cuma teriak begini, ya, silakan saja, apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik anda," jelasnya.
Kemarahan BEM UI
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang menjelaskan, video kritik DPR dengan gambar Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus yang beredar di media sosial merupakan bentuk kemarahan berbagai pihak atas disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
Dia menyebut, BEM UI bersama elemen masyarakat lainnya konsisten menolak undang-undang Cipta Kerja sejak masih dirumuskan pada 2020 lalu. Namun, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo justru menerbitkan Perppu.
“Lebih anehnya lagi, yang lebih membuat kami marah lagi, tindakan inskonstitusional Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja ini malah diamini, diiyakan oleh seluruh anggota DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU kemarin,” kata Melki saat dihubungi, Kamis (23/3/2023).
Untuk itu, pihaknya menyebarkan sebuah video sebagai bentuk publikasi penolakan terhadap UU yang disahkan DPR pada Selasa (20/3/2023) lalu.
“Itu merupakan puncak dari kemarahan kami selama bertahun-tahun mengawal Ciptaker, dari dia masih RUU Omnibus Law Ciptaker, diputus inkonstitusional bersyarakt oleh MK, dan kemudian terbit Perppu,” tutur Melki.
“Itu adalah puncak kemarahan kami terhadap berbagai hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR,” sambung dia.
TERPOPULER
