Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan membongkar dugaan tindak pidana kasus perdagangan orang (TPPO) di Batam, Kepulauan Riau. Ia juga sudah membahasnya bersama Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait perkembangan kasus yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu.
Menurut laporan BP2MI, ada jutaan tenaga migran yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Disebutkan pula jika mereka diiming-imingi uang banyak, namun nyatanya diperlakukan dengan buruk. Atas dasar ini, Mahfud MD bersama 'jurus-jurusnya' berupaya membongkar TPPO.
Modus Kapal Tenggelam
Mahfud MD mengatakan bahwa penenggelaman kapal yang menewaskan 22 pekerja migran di perairan Johor, Malaysia, dilakukan secara sengaja. Ia lantas mengungkap berbagai macam modus yang dipakai. Salah satunya, dijadikan budak, di mana jika sakit akan dibuang ke laut.
"Itu perbuatan jahat. Orang dikirim ke luar negeri lalu dijadikan budak, kalau sakit ditenggelamkan atau dilempar ke laut. Kasus semacam itu terjadi banyak di dunia, Indonesia mulai terjerat hal-hal seperti itu, kejahatan perdagangan sudah dimulai," kata Mahfud di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (1/4/2023).
Sebelumnya, aktivis migran Romo Paschalis dalam laporannya menyebut modus serupa yang terjadi di Tanjung Pengalih. Sebuah kapal membawa ratusan orang dengan dalih datang ke Malaysia sebagai turis. Padahal, mereka dibawa untuk bekerja. Terlebih tempat itu juga bukan tujuan wisata.
Datangi Langsung ke Batam
Dalam upaya pembongkaran TPPO, Mahfud mendatangi langsung Pelabuhan Batam Center pada Rabu (5/4/2023). Tempat ini diduga menjadi lokasi penyaluran perdagangan pekerja migran rute Batam-Tanjung Pengalih Malaysia. Ia diketahui sampai di sana pada pukul 11.30 WIB.
Di pelabuhan, Mahfud melihat pos jaga BP2MI, memasuki jalur pemeriksaan imigrasi, dan meninjau kapal yang akan berangkat ke Malaysia. Ia menyebut hanya melakukan peninjauan secara fisik berdasarkan laporan yang diterima. Lebih lanjutnya, nanti disampaikan.
"Saya tentu melihat secara fisik (kondisi pelabuhan Batam Center), berdasarkan apa yg dilaporkan kepada pemerintah pusat. Saya melihat dulu, nanti ada kesimpulan," ungkap Mahfud MD, Rabu (5/4/2023).
Berhasil Kantongi Daftar Jaringan
Dari kunjungannya itu, Mahfud menyebut ada uang banyak dalam TPPO. Ia bahkan mengklaim sudah mengantongi daftar jaringan yang nanti bakal diuji kebenarannya. Ia juga menegaskan pemerintah akan serius memberantas karena tindakan ini mengancam jiwa para korban.
"Yang jelas ini sangat membahayakan dan melibatkan uang banyak, mengancam kemanusiaan, bukan jiwa saja, tetapi kemanusiaan. Kalau orang dijadikan budak, di tempat-tempat tertentu, dipekerjakan di kapal, dia tidak digaji, paspornya ditahan dan sebagainya," ujar Mahfud.
"Saya sudah punya daftar jaringan sindikat jaringan PMI ilegal yang akan diuji sahi dulu. Pemerintah tidak akan main-main. Sesudah nanti di Jakarta kita akan olah data dulu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkap bahwa sindikat PMI ilegal di Batam juga melibatkan oknum di pemerintahan dan swasta. Ia lantas berjanji akan mengusut adanya dugaan tersebut dan segera menyampaikannya ke publik.
TERPOPULER
