Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mewujudkan fleksibilitas dan peningkatan performa kerja. Aturan baru ini adalah penyesuaian jam kerja yang selama ini kerap dikeluhkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Adapun aturan baru itu tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 21 Tahun 2023, tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan ASN termasuk PNS.
Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 April 2023 itu, PNS diwajibkan untuk masuk kerja hari Senin-Jumat. Artinya, PNS secara reguler akan mendapatkan libur hari Sabtu dan Minggu.
Peraturan ini pun ditetapkan setelah banyak PNS mengeluhkan kerap diminta bekerja pada hari Sabtu.
Tak hanya itu, para PNS pun mulai tanggal 12 April 2023 memiliki jam kerja dari pukul 07.30 hingga 16.00 WIB, atau sama dengan 7,5 jam kerja per hari. Jam kerja terbaru itu sudah berkurang dari sebelumnya, yakni 8 jam per hari.
Peraturan baru ini juga memberikan kebebasan bagi para PNS untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Tak terkecuali work from home (WFH), seperti pada masa awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Peraturan baru itu sendiri telah disambut baik oleh para PNS di berbagai daerah. Namun, peraturan baru itu juga memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Pasalnya, banyak pihak yang menilai bahwa kinerja dan performa PNS akan menurun jika diberikan kebebasan seperti itu.
"Apa gak terlalu dimanjain ya sampai harus dipotong jam kerja? Takut performanya makin turun karena keenakan dengan jam kerja," komentar seorang warganet.
Baca Juga: Suara Hati Gibran Rakabuming Untuk Presiden Jokowi: Nggak Usah 3 Periode, Pulang Aja..
Banyak warganet yang juga mempertanyakan soal hak dan kewajiban PNS yang selama ini harus dipatuhi di kantor.
