Ribuan Pemudik Ikut Balik Bareng BPKH, Tak Ada Pendatang Baru ke Jakarta

Suara.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar program kemaslahatan bertajuk Balik Kerja Bareng BPKH untuk memulangkan pemudik tiga kota, yakni Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya ke Jabodetabek pada 29-30 April 2023.

Para pemudik ini dijamin tak membawa pendatang baru ke ibu kota.

Sebab, sebagai syarat mengikuti program ini, peserta wajib menunjukkan kartu karyawan/karyawati/pekerja atau identitas lain yang dapat membuktikan memiliki pekerjaan atau usaha di Jabodetabek.

Artinya, tidak boleh ada peserta yang menumpang ke Jabodetak sebagai pendatang baru.

Program ini merupakan hasil kerja sama BPKH dengan dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) dan Daarut Tauhid (DT) Peduli.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander menjelaskan, pihaknya mengerahkan 60 bus untuk mengangkut ribuan peserta itu.

Di Yogyakarta, ratusan peserta diberangkatkan dari Balaikota Yogyakarta, Sabtu (29/4) dan Minggu (30/4) menggunakan 21 Armada.

"Antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan ini sangat terasa dengan sudah hadirnya mereka sejak pagi hari sebelum keberangkatan. Peserta berasal dari berbagai wilayah di sekitaran kota Yogyakarta, diantaranya Klaten, Magelang, dan Solo," ujar Harry kepada wartawan, Senin (1/5/2023).

Terdapat empat titik pemberhentian, yakni Terminal Poris, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang dan Terminal Baranangsiang.

Dari Semarang, program Balik Kerja Bareng BPKH memberangkatkan ratusan pemudik dari masjid Agung, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/4) dan Minggu (30/4/2023).

Peserta dilepas secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang diwakili Asisten Administrasi Sekda Jateng, Muhammad Arif Sambodo, anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati, dan jajaran polda jawa tengah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati berharap, program Balik Kerja Bareng BPKH dapat membantu pemudik mengurangi pengeluaran transport untuk kembali ke Jabodetabek.

"Pada momentum hari raya idul fitri 1444 Hijriah ini, BPKH bekerja sama dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) memberikan fasilitas mobilisasi balik gratis kepada umat Islam yang mudik ke kampung halaman, dengan harapan dapat membantu meringankan biaya perjalanan mereka," ujar Sulistyowati.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf mengatakan, program ini diperkirakan memakan biaya sebesar Rp 1,6 miliar.

Namun, ia memastikan sumber pendanaan tidak menggunakan dana haji.

Ia menjelaskan, BPKH sendiri memiliki dana sosial dalam bentuk dana abadi umat.
Anggaran ini bisa dipakai untuk kegiatan lainnya asalkan bermanfaat bagi masyarakat.

"Padahal ini bukan dana haji, ini dana abadi umat. Memang berdasarkan Undang-undang peruntukkannya untuk kepentingan sosial," kata Amri.

Amri mengakui, memang kerap muncul kecurigaan masyarakat apabila BPKH menjalankan program dengan anggaran besar karena kerap dikaitkan dengan dana haji.

Namun, ia menyatakan dana abadi umat ini bisa dipakai untuk beragam kegiatan seperti sosial, agama, pendidikan, dakwah, perbaikan rumah ibadah, hingga mendukung sarana prasarana haji.

"Jadi nanti akan ada brosur, akan ada informasi yang akan kita sampaikan selama dalam perjalannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk mengajak kerabatnya di daerah.

Hal ini berbeda dengan pendahulunya, Anies Baswedan yang membebaskan siapapun datang ke Jakarta tanpa terkecuali.

Melalui jajarannya, Heru meminta agar para petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kependudikan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hingga pemadam kebakaran untuk menyampaikan imbauan tak membawa kerabat saat pulang kembali ke Jakarta.

"Nanti di dalam proses kembalinya masyarakat ke Jakarta, dari dinas kependudukan bersama Satpol PP mungkin bersama perhubungan juga untuk bisa menjaga atau memberitahukan kepada warganya untuk tidak kembali membawa kolega," ujar Heru saat apel kesiapsiagaan jelang Hari Raya Idulfitri di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).

Lebih lanjut, Heru Budi mengaku sebenarnya tak melarang warga luar daerah untuk datang ke Jakarta.

Namun, ia meminta mereka yang ke ibu kota memiliki keterampilan atau memang sudah mendapatkan pekerjaan.

Ia menyebut, alasannya tak ingin warga tak berketerampilan datang ke Jakarta karena tingkat kepadatan penduduk di Jakarta sudah sangat tinggi.

Dikhawatirkan nantinya mereka yang datang malah membawa masalah baru.

"Jakarta penduduknya sudah 11,7 juta. Boleh saja tapi memiliki pekerjaan, memiliki keteranpilan yang memang bertugas di Jakarta, kira-kira begitu. Bukannya nggak boleh," ucapnya.