6 Pejabat Negara yang Dipanggil KPK Buntut Kekayaan Tak Wajar, Ada yang Saingi Sri Mulyani!

Suara.com - Semakin banyak pejabat negara yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca dirinya atau anggota keluarganya melakukan flexing di media sosial. Aksi ini mencuat dinilai khususnya sejak kasus penganiayaan anak pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy S.

Harta kekayaan Rafael Alun dinilai tidak selaras dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK. Sejak saat itu, pejabat yang diperiksa KPK bermunculan yang beberapa diantaranya yakni Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto, Sekda Riau, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut deretan pejabat negara yang dipanggil KPK buntut kekayaan tak wajar.

1. Bupati Pandeglang Irna Narulita

Irna Narulita menjabat jabatan itu sejak 23 Maret 2016. Sebelumnya, Irna merupakan anggota DPR RI periode 2014 hingga 2016.

Irna dipanggil KPK untuk mengklarifikasikan harta kekayaannya di LHKPN yang mencapai Rp62,5 miliar. Sebelumnya, pada Agustus 2022, Irna juga sempat didemo mahasiswa karena menganggarkan pembelian sepeda listrik dengan nilai yang fantastis yakni sebesar Rp38 miliar.

"Semua informasi yang kita terima, ya, nanti kita klarifikasi termasuk harta kekayaan diduga tidak wajar, ya nanti kita tanya (periksa)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/5/23).

2. Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Andhi Pramono juga disorot karena putrinya memamerkan harta kekayaan di media sosial. Harta tersebut seperti jaket Balenciaga Rp22 juta, jepit rambut Versace Rp2,5 juta, dan lain sebagainya.

LHKPN Andhi pada periode 2022 sebesar Rp13,7 miliar. KPK pun memeriksanya pada Rabu (26/4/23).

"Hanya sampaikan data-data kelengkapan saja. Belum ada yang naik ke penyidikan," ujar Andhi meninggalkan gedung KPK, Rabu (26/4) malam. 

3. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto

Eko Darmanto diperiksa KPK terkait harta kekayaannya. Eko turut menjadi sorotan pasca pamer di media sosial dan mendapat kritikan dari masyarakat. Akhirnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan pun mencopot Eko Darmanto dari jabatannya. 

“Iya benar, informasi yang kami peroleh Eko Darmanto pag ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK.

4. Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra