Suara.com - Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan relawannya di Musyawarah Rakyat (Musra) pada Minggu (14/5/2023) di gedung Istora Senayan Jakarta.
Menurut Andi, selama Jokowi tidak menggunakan sarana negara dalam pertemuan dengan relawannya, maka itu tidak melanggar apa pun.
"Tapi begini, dia masih mengenakan simbol negara. Artinya, dia masih menjadi pemimpin alat-alat negara, hukum, militer, intelijen, BUMN, dan sebagainya. Takutnya, ditafsirkan oleh bawahannya sebagai bentuk harus mendukung salah satu calon. Nah, ini tidak fair-nya," kata Andi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Andi juga menyoroti posisi Jokowi jika terjadi dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Dia bahkan mengungkit posisi Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) pada Pilpres 2014 ketika Jokowi berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"2014 waktu itu antara Pak Prabowo dan Jokowi itu keras, tetapi kan ada presiden yang dipercaya rakyat karena berada di tengah," ujar Andi.
"Seandainya itu terjadi presiden lebih condong ke salah satu (calon), maka dia tidak tidak dipercaya rakyat dan akan menimbulkan instabilitas," tambah dia.
Andi menegaskan, SBY tidak pernah mengadakan pertemuan dengan partai politik koalisi untuk membahas pilpres di Istana Negara saat masih menjabat sebagai presiden.
Sebelumnya, Jokowi mengundang para pimpinan partai politik pendukungnya seperti Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk hadir pada pertemuan di Istana Negara.
Baca Juga: Musra Relawan Usul 3 Nama Capres Potensial, Jokowi Pilih Siapa?
