Suara.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta dijadwalkan melakukan kunjungan ke Terminal Pulo Gadung, Jakarta Timur untuk mengecek 417 bus lama transjakarta yang terbengkalai hari ini, Senin (15/5/2023). Namun, kegiatan untuk persiapan penghapusan aset ini batal dilakukan.
Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi C DPRD DKI, S Andyka. Politisi Geridra itu mengaku belum menerima undangan untuk kegiatan kunjungan ke Terminal Pulo Gadung.
"Maaf, sampai sekarang undangan kunjungan belum turun," ujar Andyka saat dikonfirmasi.
Andyka menyebut pihak Sekretariat DPRD DKI tak membuatkan undangan lantaran data rinci mengenai 417 bus itu belum diterima.
Diketahui, Komisi C DPRD DKI sudah sejak bulan Mareta lalu menyampaikan permintaan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memberikan berkas tersebut. Namun, dalam rapat terakhir pekan lalu Andyka menyatakan belum menerima data rinci itu.
"Data dari Dishub juga belum kami terima," pungkasnya.
DPRD DKI Jakarta belum mau langsung mengizinkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan lelang 417 bus Transjakarta yang terbengkalai. Pengajuan lelang dengan perkiraan nilai Rp21,3 miliar ini diajukan pada rapat komisi C DPRD DKI, Rabu (8/3/2023) kemarin.
Anggota Komisi C DPRD DKI S. Andyka menyebut pihaknya tak mau asal memberikan stempel persetujuan penghapusan aset tersebut. Sebab, ia mengaku belum mendapatkan penjelasan rinci dari Pemprov DKI soal alasan ratusan bus tersebut bisa terbengkalai.
"Kita membutuhkan data yang valid, data yang lengkap, karena saya juga kebetulan mengetahui persis proses pengadaan barang ini saat di periode 2009 sampai 2014," ujar Andyka kepada wartawan, Rabu (9/3/2023).
Baca Juga: Kader Terbaik Siap Kuasai Kursi DPRD DKI, Segini Target Partai Golkar
Karena itu, Komisi C DPRD memutuskan menunda rapat tersebut sampai waktu yang belum ditentukan. Diharapkan pada pertemuan selanjutnya pihak Pemprov bisa memberikan jawaban rinci.
Selain itu, para anggota dewan di Komisi C juga berencana meninjau lokasi penyimpanan bus tua secara langsung. Andyka menyebut ia dan rekannya ingin memastikan agar nantinya jika penghapusan aset dilakukan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Ketika barang ini dihapus melalui lelang, kita kita kan harus tahu dulu, apakah ini bertentangan atau tidak? Apa iya ada temuan dari BPK. Kita tidak ingin Komisi C jadi tukang stempel. Takutnya, timbul masalah di belakang. Kita tidak ingin seperti itu," jelasnya.
Ia jugqa mengaku khawatir rencana penghapusan aset ratusan bus terbengkalai lewat lelang itu menjadi masalah. Pasalnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono terbukti melakukan korupsi pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp1 triliun.
"Jadi, bukan karena kita ingin menghalangi proses penghapusan aset karena ada pendapatan yang kita terima. Tetapi, kita juga tidak ingin bahwa proses penghapusan aset ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari," pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkap sebanyak 417 bus Transjakarta dalam kondisi terbengkalai selama tujuh tahun. Ratusan unit bus itu pun rencananya akan dijual melalui skema lelang.
