'Nyanyian' Megawati di Acara HUT Lemhannas: Kritik TNI-Polri, Singgung Kasus Sambo

Suara.com - Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri menghadiri acara ulang tahun Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada Sabtu (20/5/2023) di Jakarta. Dalam agenda peluncuran 58 buku baru, ia didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Sejumlah menteri juga turut hadir dalam perayaan ulang tahun Lemhannas. Selama memberi sambutan, Megawati menyampaikan beragam 'nyanyian' yang hampir semuanya menyinggung soal TNI dan Polri. Berikut keenam daftarnya yang berhasil Suara.com rangkum.

1. Klaim Banyak Jenderal Mau Masuk PDIP

Megawati mengatakan bahwa saat ini, banyak jenderal baik dari TNI maupun Polri yang bakal bergabung dengan PDIP. Hal tersebut, katanya, termasuk kemajuan karena dulu, jumlah peminat di pangkat itu masih sangat sedikit.

"Kalau sekarang banyak banget jenderal yang mau masuk ke PDIP," klaim Megawati.

Adapun diketahui sebanyak 17 purnawirawan jenderal TNI dan Polri telah terdaftar sebagai bakal calon legislatif (caleg) PDIP di Pemilu 2024. Hal ini sempat diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.

Nama-nama itu diantaranya, Mayjen TNI Marinir Purnawirawan Frederikus Saud Tambatua dan Mayjen TNI Purnawirawan Andi Gunawan Pakki. Lalu dari kepolisian ada Brigjen Pol purnawirawan Wagiman dan Komjen Pol purnawirawan Muhamad Nurdin.

2. Kritik TNI-Polri

Megawati saat itu juga menyoroti soal hubungan antara atasan dengan anak buah di ruang lingkup TNI dan Polri yang seringkali tidak harmonis. Menurutnya, seorang pimpinan wajib memperhatikan bawahan, yakni mengurusnya dengan baik.

"Saya ngomong begini supaya inget juga. Kalian bisa begitu (dihormati) karena siapa? Karena ada anak buah. Tolong benar-benar anak buah diurus banget," pinta Megawati.

3. Singgung Kasus Sambo

Dalam sambutannya, Megawati turut menyinggung kasus Ferdy Sambo. Ia heran mengapa seseorang dengan pangkat jenderal bisa membunuh anak buahnya sendiri. Ia juga tidak bisa membayangkan jika kedepannya bakal ada Sambo-sambo yang lain.

"Polisi, kalau sudah jadi jenderal, anak buahnya diurus. Jangan sampai mati keleleran. Saya selalu bilang mana ada jenderal yang mati di depan perang. Nggak ada, yang ada anak buah," kata Megawati.

"Polisinya nanti banyak yang jadi Sambo, saya nggak bisa bayangin. Itu anak orang ngapain dibunuh coba. Bayangin dia pangkat berapa? Dua ya? Pak Sambo itu pangkatnya dua, kalau polisi, Irjen," tambahnya.

4. Heran Dengar Orang Panggil Pangkat

Megawati kemudian mengatakan bahwa saat ini banyak orang yang menyapa dengan memandang pangkat atau jabatan. Hal tersebut, lanjutnya, sangat berbeda dengan zaman Soekarno yang masih menyebut 'bung' sebagai panggilan.

"Kalau sekarang 'siap, Jenderal', 'iya, Pak Menteri'. Sepertinya ada kesan melihatnya dari pangkat (atau jabatan), kalau dulu 'bung', Bung Karno, Bung Tomo," beber Megawati.

Megawati lebih lanjut menilai jika panggilan 'bung' menandakan bahwa adanya status sosial yang sama. Sementara sapaan dengan menyebut pangkat atau jabatan, lebih mementingkan status. Ia bahkan merasa tergelitik usai ada yang berkata 'siap' ketika dirinya lewat.

5. Sindir Pembentukan Kodam Baru

Rencana pembentukan sejumlah kodam baru juga dikritik Megawati.  Menurutnya, saat ini Indonesia sedang tidak dalam situasi perang, sehingga penambahan tempat itu di tiap provinsi tak terlalu diperlukan.

"Katanya mau dibuat (kodam) di tiap tempat. Udah lah dulu Pak. Ini nggak ada perang dan apa kita juga mau perang?," kata Megawati.

Megawati lantas mengenang masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Dikatakannya, saat itu tidak ada kodam, melainkan laskar-laskar yang memelihara keutuhan negara. Menurutnya, hal ini lebih baik jika tujuannya ingin menghindari perang.

6. Sebut Fakir Miskin Bisa Dipelihara Negara

Dalam sambutannya, Megawati juga menilai bahwa fakir miskin seharusnya bisa dipelihara oleh negara. Sebab, hal tersebut memang sudah diatur dalam UUD 1945. Ia lantas meminta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo agar mengerjakan tugas-tugasnya. 

"Pak Bambang kalau sebagai MPR tahu dong. Jangan manggut-manggut aja. Karena itu (sudah ada di) undang-undang dasar lho, fakir miskin dipelihara oleh negara," ujar Megawati.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti