Said Abdullah PDIP: Saya Pastikan Tak Ada 'Merah' Masuk di Kasus Korupsi BTS

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengklaim partainya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo yang telah menyeret Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.

Menurutnya, PDIP sama sekali tak punya hubungan atas adanya kasus tersebut. 

Pernyataan Said itu menanggapi soal adanya informasi beredar kabar jika 3 partai politik yakni NasDem, PDIP dan Gerindra diduga menerima aliran dana terkait dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo. 

"Saya tidak mendengar, saya tidak melihat, dan saya memastikan tidak ada merah masuk di (kasus korupsi) BTS, saya garansi kalau soal itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). 

Ia mengklaim, PDIP sama sekali tak ada kaitannya dalam kasus proyek BTS tersebut. Terlebih menurutnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki sikap fair. 

"Sama sekali tidak ada, katakanlah katakan, tanda kutip tidak baik-baik saja, tapi ibu dari dulu fairness, di mana-mana ditampilkan ibu," tuturnya. 

"Ibu jadi presiden, pernah ngotak-atik pak Harto? Apa lagi urusan seperti ini, jauh lah, ibu itu punya etik yang luar biasa, percaya deh, gue bukan karena kadernya, tapi juga bersama ibu sejak tahun 86," sambungnya. 

Ia mengatakan, justru Megawati memerintahkan kepada kadernya agar bersedih terhadap adanya kasus korupsi tersebut. 

"Justru perintah ibu ketua umum adalah kita ikut bersedih, dengan kejadian seperti ini, 'jangan kalian bergembira," kata Said Abdullah meniru ucapan Megawati. 

Pernyataan Mahfud 

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Menkominfo ad interim, Mahfud MD, sebelumnya memberikan respons soal adanya informasi dugaan adanya aliran dana proyek BTS BAKTI Kominfo ke sejumlah partai politik. 

Informasi yang dimaksud yakni beredar kabar jika 3 partai politik yakni NasDem, PDIP dan Gerindra diduga menerima aliran dana proyek BTS BAKTI Kominfo. 

Mahfud mengaku sudah mendengar adanya informasi dugaan tersebut. Namun ia menegaskan, jika hal itu dianggapnya sebagai gosip politik belaka. 

"Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya, Tapi saya anggap itu gosip politik," kata Mahfud di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023). 

Mahfud menegaskan, jika pihaknya akan bekerja pada prinsip hukum saja. Ia tak mau masuk dalam ranah politik, sebab menurutnya hal tersebut akan menjadi rumit. 

"Kami bekerja dengan hukum saja, saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik," tuturnya. 

Untuk itu, Mahfud mengaku menyerahkan kepada pihak yang berwajib mengurusi hal tersebut yakni KPK dan Kejaksaan Agung. Ia kembali menegaskan, jika adanya informasi tersebut sebagai gosip politik belaka saja. 

"Oleh sebab itu, saya persilakan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," tuturnya. 

"Tetapi Kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini secara manajerial kelembagaan karena itu sudah masuk ke ranah hukum," sambungnya. 

Lebih lanjut, Mahfud mengaku, adanya informasi tersebut sudah dilaporkan langsung juga ke Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. 

"Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke presiden saya tidak akan masuk ke urusan politik ini hukum murni biar hukum nanti yang menentukan itu," pungkasnya.