Suara.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan kritiknya kepada kebijakan Presiden Joko Widodo. Kritik tersebut terkait dengan kebijakan subsidi BBM yang sebaiknya tidak diberikan secara terus-menerus.
Baginya, masyarakat mampu membeli BBM jika tidak ada kebijakan subsidi. Hal ini juga terjadi ketika tahun 2005 yang saat itu melakukan kenaikan BBM hingga 100%.
Selain itu, Jusuf Kalla juga menyinggung nilai ekspor yang melambung tinggi. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan cadangan devisa negara yang baik. Kebijakan hilirisasi pemerintah sudah tepat baginya, tetapi dampaknya belum maksimal.
Berkenaan dengan kritik tersebut, berikut sejarah kebijakan subsidi BBM dan polemiknya.
Era Orde Lama
Penyesuaian harga BBM di masa pemerintahan Presiden Soekarno yakni tahun 1965 dan 1966. Premium ditetapkan senilai Rp0,30 per liter, Minyak Tanah Rp0,20 per liter dan Rp0,20 untuk Solar.
Kemudian pada 1966, Premium menjadi Rp1 per liter, minyak tanah menjadi Rp0,60 per liter, dan Solar menjadi Rp0,80 per liter. Kemudian pada 27 Januari 1966 menjadi Premium Rp0,50 per liter, Solar Rp0,40 per liter, dan Minyak Tanah menjadi Rp0,30 per liter.
Era Orde Baru
Pada masa orde Baru, BBM bersubsidi diketahui disesuaikan harganya sebanyak 21 kali. Meski demikian, penyesuaian itu tidak dilakukan serentak untuk seluruh jenis BBM bersubsidi.
Pada 1967, Premium ditetapkan Rp4/liter. Kemudian pada 1998 Premium menjadi Rp1000 per liter. Solar pun menjadi Rp550 per liter.
Era BJ Habibie
Harga BBM subsidi di era ini hampir sama dengan era Presiden Soeharto. Habibie tidak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Era Gus Dur
Pada era Gus Dur, tercatat ada 6 kali penyesuaian harga BBM bersubsidi. Harganya relatif sama dengan sebelumnya yakni pada Oktober 2000 harga Premium Rp1.150 per liter, Minyak Tanah Rp350 per liter, Solar Rp1.250 per liter, dan Premium Rp1.450 per liter.
Era Megawati
TERPOPULER
