Suara.com - Sosok pengacara kondang yakni Denny Indrayana sesumbar mengaku bahwa ia mengantongi informasi dari Mahkamah Konstitusi soal keputusan sistem yang dipakai di Pemilu 2024 mendatang.
Denny menggunakan informasi tersebut sontak 'membocorkan' keputusan MK yang mengetok palu bahwa Pemilu mendatang dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup.
Sontak, Denny jadi bulan-bulanan para politisi dan sesama praktisi hukum gegara dinilai melangkahi pemerintah yang urung memberikan pernyataan resmi.
Lantas, bagaimana kelanjutan dari polemik yang dituai Denny itu? Simak jawabannya di daftar kontroversi yang pernah dituai Denny Indrayana berikut.
Pernah 'larang' Freddy Budiman salat Idul Fitri
Denny Indrayana sempat mengkritik narapidana narkoba Freddy Budiman ditahan.
Denny melayangkan 'larangan' ke Freddy bahwa sang narapidana tersebut tak perlu salat Idul Fitri lantaran sifatnya sunnah atau dianjurkan, bukan diwajibkan. Ditambah lagi, Freddy merupakan tahanan isolasi.
"Salat Ied itu sunnah. Dia bandar narkoba yang sedang dihukum isolasi," cuit Denny via akun Twitternya.
Bela Meikarta
Baca Juga: Siapa Denny Indrayana? Sosok yang Sebar Rumor MK Ubah Sistem Pemilu 2024
Sosok eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Wamenkumham) ini juga sempat membuat publik kecewa lantaran ia menjadi pengacara membela proyek Meikarta yang sempat dikasuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Denny nekat menjadi kuasa hukum bagi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang turut terlibat dalam proyek bermasalah tersebut.
Kala ditanya mengapa Denny membela para pengembang Meikarta, ia mengaku didasari oleh keputusan personal yang tidak ia paparkan lebih lanjut.
'Bocorkan' keputusan MK, jadi bulan-bulanan pejabat
Denny melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99 mengaku bahwa dia mendapat informasi bahwa MK memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.
"Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," tulis Denny, Minggu (28/5/2023).
Sikap Denny yang dinilai melancangi MK tersebut bahkan membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD naik pitam.
Mahfud yang juga merupakan eks Ketua MK tersebut meminta agar polisi menindak Denny atas penyebaran informasi tersebut.
“Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” kata Mahfud ditulis Senin (29/5/2023).
MK juga buka suara melalui , Juru Bicara MK Fajar Laksono yang mengungkap bahkan pihaknya belum memulai bahasan terkait sistem Pemilu 2024 mendatang.
“Dibahas saja belum,” ujar Fajar, Senin (29/5/2023).
Kontributor : Armand Ilham
