Suara.com - Penyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup telah membuat elit politik beradu argumen.
Sebelumnya, pernyataan Denny Indrayana itu ditanggapi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui akun Twitternya pada Minggu (28/5/2023) lalu.
Dalam cuitannya, SBY menyebut pengubahan sistem Pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup bisa menimbulkan kekacauan politik atau chaos, mengingat tahapan Pemilu sudah berjalan.
PDI Perjuangan tanggapi cuitan SBY
Pernyataan SBY itu lantas ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kepada awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/5/2023), ia mengatakan, chaos politik bisa terjadi jika ada yang menyalahgunakan kekuasaan saat Pemilu dilaksanakan.
Hasto melanjutkan, sepatutnya seorang pemimpin memiliki sikap kenegarawanan dan bukan malah menakut-nakuti masyarakat lewat pernyataannya.
"Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen. Kami menang dengan cara konstitusional,. Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat," katanya.
Meski begitu, Hasto juga menyayangkan munculnya pernyataan Denny Indrayana mengenai adanya is pengubahan sistem pemilu tanpa menyertakan sumber yang jelas.
Menurut dia, pernyataan Denny itu malah membuat keruh perpolitikan Indonesia karena menciptakan spekulasi politik yang bisa berujung pada saling curiga.
Demokrat balas PDI Perjuangan
Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menganggap SBY menakut-nakuti rakyat, ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut dia, anggapan Hasto jika SBY menakut-nakuti masyarakat adalah tidak tepat dan bahkan cenderung menyesatkan.
"Apa yang disampaikan Bang Denny Indrayana dan Pak SBY sejatinya adalah cara mengaktifkan keawasan publik atau public awareness," ujar Kamhar kepada wartawan, Senin (29/5/2023).
"Ini agar terjadi kontrol publik atas berbagai proses hukum dan politik yang tengah berjalan, sehingga tak terjadi perselingkuhan dan persekongkolan antara eksekutif dan yudikatif," lanjutnya.
Seakan tak terima SBY disebut menakut-nakuti masyarakat, Kamhar lantas berbalik menyindir pernyataan Presiden Jokowi pada 2022 lalu.
TERPOPULER
