Puan Maharani: PDIP Upayakan Revisi UU Desa untuk Perpanjang Masa Jabatan Kapala Desa Jadi 9 Tahun

Suara.com - PDI Perjuangan mendorong kadernya untuk mengupayakan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Revisi ini berkaitan dengan perubahan masa jabatan Kepala desa.

Hal ini menjadi salah satu rekomendasi eksternal dalam Rakernas III PDIP. Rekomendasi eksternal tersebut dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan Rakernas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

"Mengupayakan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 Tahun untuk tiga periode menjadi 9 tahun untuk dua periode," kata Puan.

Kemudian ia menambahkan, rekomendasi tersebut bukan dilakukan tanpa sebab. PDIP mendorong desa sebagai pusat kemajuan untuk mewujudkan desa kuat, Indonesia bermartabat.

"Berkaitan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa," ujarnya.

Selain itu, Puan juga menyampaikan jika dalam rekomendasi eksternal berisi apresiasi PDIP terhadap UNESCO, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atas penetapan tiga arsip pidato Bung Karno sebagai Memory of The World.

"Yaitu, pidato di depan Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, pidato di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul “To Build The World a New” dan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok I di Beograd tahun 1961 sebagai Tiga Tinta Emas yang mewarnai pemikiran sosial, politik, dan ekonomi Internasional pada abad ke-20," tuturnya.

Setelah itu, Rakernas III partai mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam mengambil inisiatif perdamaian dunia atas berbagai persoalan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, konflik di Timur Tengah, dan berbagai persoalan geopolitik lainnya.

Berikutnya, Rakernas III PDIP mendukung sepenuhnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir Miskin dan Anak-anak Telantar Dipelihara Oleh Negara”.

"Dalam upaya ini, Tiga Pilar Partai bergotong-royong dan menggunakan seluruh kebijakan politik partai guna menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah pada 2024," tutur Puan.

Berikutnya, Rakernas III PDIP merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mempercepat redistribusi aset negara bagi pergerakan perekonomian rakyat, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Kemudian pentingnya pendidikan budi pekerti, nation and character building, dan membangunkan spirit sebagai bangsa pelopor, produktif, dan berprestasi terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Lalu teknologiinformasi, riset, inovasi, dan kemampuan membangun mata rantai produksi nasional yang berdaya saing.

Lebih lanjut, Rakernas III mendorong peningkatan prestasi olahraga nasional seperti sepakbola, bulu tangkis, atletik, renang, catur, pencak silat, dan olahraga lainnya yang menjadi lambang supremasi dan identitas bangsa.

"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas III mendorong pengembangan sport science, pusat pelatihan, dan ekosistem olahraga, sistem rekruitmen dan pembinaan dari dini, termasuk mengirimkan anak bangsa untuk berlatih diluar negeri," ujar Puan saat membacakan rekomendasi tentang peningkatan prestasi olahraga.

Rakernas III PDIP juga mendorong upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial yang berbasis pada riset dan inovasi, termasuk mendorong pendayagunaan seluruh potensi kelautan sebagai jalan kemakmuran bangsa di masa depan.