Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Penetapan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (12/6/2023).
"Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti, saat ini tim penyidik KPK telah kembali menetapkan pejabat dimaksud (Andhi Pramono) sebagai tersangka TPPU," katanya.
Ali mengemukakan, jika penetapan itu berdasarkan pengembangan kasus gratifikasi yang menjerat Andhi terlebih dahulu.
"Dari fakta-fakta perkembangan penyidikan perkara tersebut, ditemukan indikasi unsur kesengajaan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul asset harta benda yang diduga dari korupsi," katanya.
Penyidik saat ini masih terus bekerja menelusuri aliran uang dugaan gratifikasi Andhi.
"Penelusuran aliran uang terus yang diduga berubah menjadi asset terus dilakukan dan perkembangannya akan disampaikan," kata Ali.
KPK menduga, Adhi menyimpan sebagaian aset kekayannya di Batam, tempat mertuanya tinggal. Karenya pada Selasa (6/6/2023) lalu, penyidik melakukan penggeledaan di sana.
Penggeledahan dilakukan di dua lokasi, pertama di rumahnya yang berada di perumahan mewah. Di lokasi itu, KPK mengamankan barang elektronik yang diduga barang bukti.
Lokasi kedua, sebuah rumah toko yang tertutup. KPK menduga, hal itu disengaja untuk menyembunyikan aset Andhi. Sebab, penyidik menemukan tiga mobil mewah bermerek, Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris.
Andhi diumumkan menjadi tersangka gratifikasi pada Senin 15 Mei 2023 lalu. Penetapan itu menyusul status perkaranya yang telah ditingkat dari penyelidikan ke penyidikan. KPK menduga gratifikasi Andhi berkaitan dengan ekspor-impor.
Diprediksi nilai gratifikasinya mencapai puluhan miliar dan kemungkinan akan bertambah, mengingat proses penyidikan yang masih dilakukan KPK.
TERPOPULER
