Suara.com - Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai polemik Pondok Pesantren Al Zaytun dan pimpinannya Panji Gumilang merupakan pengalihan isu belaka lewat narasi-narasi kontroversial di media sosial.
"Lewat kasus Panji Gumilang ini sedang berusaha untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah-masalah besar yang sedang menimpa," kata Anwar dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).
Anwar berpandangan kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang sengaja disebarkan ke hadapan publik. Bermodalkan pernyataan yang mengundang amarah masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas memeluk agama Islam.
"Tapi itu sifatnya adalah dugaan dan penilaian yang bukan tidak berdasar karena sebagai warga bangsa berdasarkan pengalaman historis dan politis di masa lalu," ungkap Anwar.
Menurut Anwar, cara mencuri perhatian masyarakat lewat kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang bukan hal baru. Katanya, rezim Orde Baru kerap menggunakan langkah semacam ini.
Lebih Lanjut, Anwar meyakini jika polemik Al Zaytun akan berhenti di tengah jalan. Kecuali, kasus ini bisa diseret ke meja hijau.
"Dia hanya akan berhenti begitu saja di tengah jalan dengan berlalunya waktu. Dia baru akan terbukti benar atau salah jika kasus ini ternyata tidak dibawa atau dibawa ke pengadilan," tutur Anwar.
Tiga Dugaan Pelanggaran
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah menggelar rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sabtu (24/6/2023).
Baca Juga: Tetap Ramai Santri Baru, Biaya Sekolah di Al Zaytun Capai Rp 50 Juta Lebih!
Rapat terbatas ini membahas seputar kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaytun yang terus bergulir.
Menangani persoalan tersebut, Mahfud MD menyebut ada tiga tindakan yang akan dilakukan pemerintah terkait permasalahan itu.
“Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu (25/6/2023).
Meski tidak menjelaskan secara terperinci soal apa saja dugaan tindak pidananya. Namun, penanganan tindak pidana di Al-Zaytun akan diserahkan kepada pihak kepolisian.
“Pihak Polri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang akan menjadi dasar untuk tindak pidananya tadi,” ujarnya.
Kemudian tindak administrasi tetap akan diberikan kepada Pendiri Ponpes Al Zaytun selaku yang mempunyai lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.
