Banyak Beking di Balik Perdagangan Orang, Mahfud MD: Siapapun Tidak Boleh!

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberi peringatan tegas kepada orang-orang yang disebut membekingi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Saya hanya ingin mengingatkan langkah penegakkan hukum ini akan terus digalakan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

"Saya ingin mengingatkan siapa pun tidak boleh membekingi TPPO ini," tegas dia.

Dia mengaku mendapatkan informasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahwa ada banyak orang yang membekingi TPPO.

"Siapa yang membekingi TPPO, itu artinya melawan konstitusi. Melawan konstitusi itu melawan hukum negara, akan ditindak tegas," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan meski oknum yang membekingi TPPO berada di instansi pemerintahan, Polri, TNI, dan pemerintah daerah, tetap akan ditindak secara tegas.

"Sekarang kami lebih utamakan selamatkan korban dan siapa agent, siapa pengirim. Nanti akan melangkah ke situ (menindak pembeking TPPO). Oleh sebab itu, jangan main-main. Ini masalah kemanusiaan," tandas Mahfud.

Perlu diketahui, Mahfud mengungkapkan hasil kinerja Satgas TPPO yang telah menetapkan 698 sebagai tersangka dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Selain itu, dalam kurun waktu yang ama, Satgas TPPO juga berhasil menyelamatkan 1.943 korban. Mahfud menduga masih banyak korban yang belum diselamatkan.

"Satu bulan itu 1.943 yang bisa diselamatkan. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya satu bulan menyelamatkan sekian, tetapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan jenis-jenis korban TPPO antara lain pekerja migran ilegal, pekerja seks komersial, pekerja rumah tangga (PRT) yang tak digaji tetapi tidak boleh pulang, hingga anak buah kapal yang menjadi pekerja kasar.

"Nah, sekarang mulai tertangani dan BP2MI sudah melakukan pengawasan betul untuk lebih memperbanyak keberangkatan yang legal, karena banyak yang ilegal dan kita tidak tahu, sesudah peristiwa baru turun tangan," tandas Mahfud.