- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pengembangan ekosistem hidrogen di Jakarta pada Selasa (21/7) bertujuan mendukung swasembada energi nasional.
- Pemerintah bersama Kementerian ESDM menilai percepatan ekosistem hidrogen memerlukan teknologi, kepastian pasar, investasi, dan regulasi yang responsif.
- PLN telah mengoperasikan 24 fasilitas Green Hydrogen Plant di Indonesia untuk memproduksi hidrogen hijau hingga 203,6 ton per tahun.
Suara.com - PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sekaligus mensukseskan visi swasembada energi nasional melalui penguatan ekosistem hidrogen di Indonesia.
Langkah strategis ini tercermin dalam gelaran Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition (GHES) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (21/7).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hidrogen memiliki peran amat strategis untuk menopang kemandirian energi serta mendorong hilirisasi sumber daya nasional yang selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Pengembangan hidrogen sejalan dengan arahan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Karena hidrogen ini dihasilkan dari air, gas, batu bara, biomassa, bahan baku hidrogen yang ada pada bangsa kita itu tidak perlu diragukan lagi,” ucap Bahlil.
Bahlil menerangkan, pembangunan ekosistem hidrogen dari hulu ke hilir tidak sekadar menciptakan energi bersih. Langkah ini juga diyakini mampu memberi nilai tambah di dalam negeri, mendongkrak daya saing industri, menarik aliran investasi, serta membuka lapangan kerja baru.
Namun demikian, percepatan ekosistem hidrogen nasional membutuhkan topangan empat faktor utama: kesiapan teknologi, kepastian pasar, ketersediaan investasi, dan regulasi yang responsif.
"Yang pertama adalah memang teknologi, yang kedua adalah pasar, yang ketiga memang kita butuh investor, dan yang keempat dalam rangka melakukan percepatan itu dibutuhkan regulasi. Nah pada konteks ini, silakan kita Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, sangat terbuka dalam rangka melakukan diskusi-diskusi, regulasi apa yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan yang lebih efisien," jelas Bahlil.
Mendukung arah kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa fokus pengembangan hidrogen diarahkan pada dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan guna menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
"Saat ini kami mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan investasi sebesar Rp32 triliun," ujar Eniya.
Dari sisi penyedia ketenagalistrikan, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN berdiri di garis depan dalam mewujudkan swasembada energi berbasis hidrogen.
”Hidrogen merupakan solusi transisi dari energi fosil ke energi masa depan. PLN siap memimpin pengembangan ekosistem hidrogen nasional secara terintegrasi melalui kolaborasi dengan pemerintah, Badan Usaha Memilik Negara (BUMN), pelaku industri, akademisi, hingga mitra internasional,” jelas Darmawan.
Secara konkret, PLN telah mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia sejak 2023 yang berlokasi di PLTGU Muara Karang, Jakarta.
Hingga kini, PLN telah mengoperasikan total 24 GHP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dari seluruh fasilitas tersebut, PLN mampu memproduksi hidrogen hijau hingga 203,6 ton per tahun.
Sebanyak 75 ton per tahun digunakan untuk kebutuhan pendingin generator pembangkit, sedangkan 128 ton per tahun sisanya siap didistribusikan untuk sektor-sektor strategis lainnya.