"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.
Dalam rapat Dewan Pakar, Ridwan bakal meminta agar Dewan Pakar membuat rekomendasi. Meski ia nilai sudah terlambat, tetapi rekomendasi itu tetap harus dikeluarkan Dewan Pakar. Adapun rekomendasinya ialah meminta Airlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mundur dari kabinet.
Menurut Ridwan selama Airlangga duduk di kabinet maka posisinya akan terus terikat dengan kebijakan-kebijakan kabinet. Padahal di satu sisi posisi Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Ditambah lagi dengan adanya hasil Munas 2019 yang memandatkan mendukung pencapresan Airlangga selaku ketua umum.
"Kecuali pada tahun 2019 itu tidak ada keputusan itu, itu tidak ada masalah sehingga partai bisa bermain dengan lincah, dengan baik, ya kan tanpa mengganggu posisi ketua umum di kabinet. Karena tidak ada keputusan ini, kalau ada keputusan akhirnya dia ditawan dia mah, Golkar juga ditawan dengan keputusan Munas itu," tutur Airlangga.
