Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meminta warga Jakarta bisa mempertimbangkan dengan matang sebelum mengajukan kredit, khususnya pinjaman online (pinjol) guna menghindar risiko terlilit utang.
Imbauan itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta, Sri Haryati menanggapi utang pinjol warga Jakarta yang mencapai Rp10 triliun. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan agar tidak mudah tergiur dengan pinjol.
"Artinya setiap masyarakat seyogyanya tahu juga risiko pada saat ada, oke pinjamannya mudah gitu ya hanya dalam hitungan detik misalnya. Tapi sebetulnya ada risiko yang harus mereka ketahui," ujar Sri kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).
Karena itu, Ia menyebut pihaknya akan fokus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan ini. Ia mengaku memiliki sejumlah program dan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Nah ini sosialisasi-sosialisasi terkait ini bersama dengan OJK dan tim percepatan akses keuangan daerah juga terus kita lakukan," ucapnya.
Selain itu, menurutnya upaya paling kongkrit adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika sudah tak lagi memiliki masalah keuangan, maka tidak ada lagi yang memilih mengajukan pinjol.
"Tentu secara teori, jika pendapatannya sudah cukup tentu mereka tidak perlu melakukan pinjaman sehingga kita fokus ke bagaimana ke perkembangan umkm bagaimana mereks keweirausahaan dan lain-lain, saya kira itu menjadi fokus penguatan ekonomi di Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengungkap maraknya warga Jakarta yang melakukan pinjaman online (pinjol). Bahkan, ia menyebut utang yang melilit warga ibu kota mencapai Rp10,35 triliun.
Suhud mengaku mendapatkan data ini dari sejumlah pemberitaan resmi di media massa. Ia bahkan menyebut jumlah utang ini terbilang fantastis karena melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yogyakarta.
"Ramai di media terkait utang Pinjol warga DKI, total hutangnya fantastis Rp10,35 Triliun akumulasinya, angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta hampir setengah APBD Jawa Tengah," ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Suhud menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, hutang nilai fantastis itu berasal dari 2 juta akun. Ia memperkirakan jika satu akun dimiliki satu orang, maka ada 1 juta warga Jakarta yang terlilit hutang.
"Kalau kita rata rata misalnya 1 orang punya dua akun saja, itu sudah 1 juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira-kira. Nah itu gila-gilaan kalau saya dapet cerita dari masyarakat," kata Suhud.
Lebih lanjut, Suhud mengaku kerap mendapatkan keluhan terkait warga yang telilit hutang. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI serius memperhatikan masalah ini.
"Ini tidak bisa dianggap enteng,memang 2 juta akun tapi misal lah satu juta orang, dan satu juta ini terjerat rentenir itu yaa negara Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu," pungkasnya.
TERPOPULER
