Eksponen Partai Golkar Kasih Deadline Bulan Ini Harus Munaslub; Harusnya Setahun yang Lalu

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Selasa, 25 Juli 2023 | 18:06 WIB
Eksponen Partai Golkar Kasih Deadline Bulan Ini Harus Munaslub; Harusnya Setahun yang Lalu
Wakil Ketua Depinas SOKSI Lawrence Siburian. [Suara.com/Novian]

Suara.com - Sejumlah Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada Juli 2023.

Desakan tersebut bukan tiba-tiba disampaikan, sebabnya eksponen sudah mendorong Munaslub sejak satu tahun lalu.

"Ini kami sudah diskusikan satu tahun lalu harusnya kita lakukan munaslub, satu tahun lalu itu bulan Juni-Juli tahun lalu harusnya munaslub, tetapi kami undur satu tahun sampai sekarang bulan Juli, karena kami masih ingin memberi kesempatan pada Pak Airlangga," kata Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian saat dihubungi pada Selasa (25/7/2023).

Lawrence mengatakan, kesempatan itu sudah diberikan kepada Airlangga selama satu tahun. Namun para senior menilai tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Airlangga.

"Kami lihat nggak ada perubahan, artinya apa? Satu, dia sebagai calon presiden/calon wakil presiden tidak jelas, kemudian kedua koalisinya tidak jelas, ketiga arah Partai Golkar mau ke mana juga enggak jelas," kata Lawrence.

"Nah ini, kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai," ujarnya.

Lawrence menegaskan usulan Munaslub tidak ada kaitannya dengan pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung baru-baru ini. Mengingat Munaslub sudah jauh hari diusulkan pada pertengahan tahun lalu.

"Sebenarnya soal Munaslub tidak ada urusan, tidak ada kaitan dengan kasus Pak Airlangga. Enggak ada, sama sekali kita enggak tahu bahwa dia ada kasus dan kita tidak melihat itu, kita tidak mempertimbangkan itu untuk melakukan Munaslub," kata Lawrence.

"Kebetulan saja. Ini kita sudah putuskan harus Munaslub, tahu-tahu kasusnya dia ada. Jadi kebetulan saja," ujarnya.

Lawrence menegaskan kendati ada kasus di Kejagung, Munaslub tetap didesak dilakukan pada Juli bulan ini.

"Kan kita minta itu bulan Juli ini juga Munaslub. Satu tahun dari yang kami sudah undur tahun lalu. Jadi, kita kasih kesempatan untuk Kejaksaan Agung mengevaluasi, mendalami, tetapi Munaslub itu sudah menjadi keputusan kami harus dilaksanakan," kata Lawrence.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah eksponen Partai Golkar tetap mendesak munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto.

Kekinian, mereka sudah membulatkan pilihan untuk mendorong Luhut Binsar Pandjaitan menjadi suksesor Airlangga di kepimimpinan Golkar.

Lawrence yang merupakan Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI menuturkan ada sejumlah tokoh yang sebenarnya layak untuk menjadi ketua umum Golkar. Termasuk dengan Bahlil Lahadalia yang belakangan menyatakan diri siap maju pemilihan ketua umum.

"Semua tokoh-tokoh kita yang punya kapasitas untuk jadi ketua umum menggantikan Pak Airlangga itu kita sudah bikin matriksnya, dan kita sudah menganalisis satu per satu," kata Lawrence dihubungi, Selasa (25/7/2023).

"Ya seperti Pak Luhut, Pak Bahlil, kemudian itu Pak Agus Gumiwang, kemudian itu Pak Bambang Soesatyo dan lain-lain. Jadi kita sudah bahas dan kita sudah pada satu kesimpulan bahwa mereka itu memang punya kapasistas," sambung Lawrence.

Ada beberapa pertimbangan sebelum eksponen menentukan satu pilihan soal sosok yang tepat menggantikan Airlangga. Hal-hal yang menjadi pertimbamgan itu di antara situasi terkini, yakni pelaksanaan Pemilu berupa Pilpres dan Pileg tersisa tujuh bulan lagi.

Ditambah pada Oktober mendatang sudah harus mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung.

"Dan juga menetapkan nomor urut calon legislatif Partai Golkar yang sudah sangat singkat sekali, ini kan Juli-Agustus-September-Oktober, dua bulan berapa hari lah. Jadi yang satunya dua bulan berapa hari, yang satunya enam bulan berapa hari, kurang lebih tujuh bulan ya ke Pileg," kata Lawrence.

Atas sejumlah pertimbangan itu, ia menilai sosok Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang layak meneruskan memimpin Partai Golkar. Diketahui Luhut juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.

"Dari analisis kita yang punya kapasitas untuk menjadi ketua umum tersebut kita jatuhkan pilihan kita pada Pak Luhut karena situasi yang sudah sangat singkat tentu kami punya kriteria untuk menilai itu. Selain leadership, kemudian latar belakang dan kemampuannya juga, managemen juga, keterpengaruhan juga, jaringan juga, itu semua kita nilai," kata Lawrence

"Dan memang mereka semua itu sudah memenuhi persyaratan. Hanya saja, kita melihat dalam situasi yang sangat sempit ya maka kita memprioritaskan, maka kita memberi prioritas pada Pak Luhut," kata Lawrence.

Luhut Buka Suara

Merespons hal tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, tidak terlalu mengurusi perihal dunia politik nasional. Dirinya meminta semua pihak untuk menunggu perihal penunjukkannya sebagai calon ketua umum partai politik.

"Lihat saja lah. Saya tuh nggak terlalu urusin itu kok," ujar Luhut di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Sebelumnya, Elite Golkar yang tergabung dalam Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno Minggu (9/7/2023) lalu. Hasilnya, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.

Rekomendasi pertama yakni meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada. Poros baru dinilai akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar.

Rekomendasi kedua adalah sejalan dengan rekomendasi pertama, maka Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar. Airlangga juga sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu paling lambat sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

Rekomendasi ketiga yakni Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan "Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia". Langkah itu dilakukan tentu saja demi memenangkan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

Selain itu, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menerima rekomendasi dari eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Menurut Ridwan ada sejumlah tokoh potensial yang bisa menggantikan posisi Airlangga, apabila Munaslub terwujud.

Ia lantas menyebutkan sejumlah figur, mulai dari tokoh Golkar yang kini menjabat di pemerintahan, semisal Menko Maritim dan Invesitasi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat. Kalau Airlangga dibilang tadi menko ya kalau menko itu kan sekarang dia bantu apa itu, marinves, investasi," kata Ridwan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Luhut Ngaku Bersedia Jadi Ketum Golkar, Ini Syaratnya

Luhut Ngaku Bersedia Jadi Ketum Golkar, Ini Syaratnya

Sumut | Selasa, 25 Juli 2023 | 16:29 WIB

Luhut Tetap Digadang-gadang Gantikan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar Jika Munaslub

Luhut Tetap Digadang-gadang Gantikan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar Jika Munaslub

News | Selasa, 25 Juli 2023 | 16:24 WIB

Soal Jadi Ketum Golkar, Luhut Binsar : Kalau Didukung, Mau

Soal Jadi Ketum Golkar, Luhut Binsar : Kalau Didukung, Mau

Bali | Selasa, 25 Juli 2023 | 15:22 WIB

Terkini

Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi

Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:07 WIB

Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini

Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:37 WIB

Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN

Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:18 WIB

Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak

Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:17 WIB

Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi

Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:08 WIB

Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!

Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:02 WIB

Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR

Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:49 WIB

Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!

Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:37 WIB

Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!

Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:13 WIB

Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?

Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:06 WIB