Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri buka suara terkait kontroversi penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap Rp 88,3 miliar.
Perkara tersebut diketahui berbuntut panjang, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang meminta maaf kepada TNI dan Panglima TNI karena menyebut penanganan perkara tersebut terjadi kekhilafan dari penyelidik, hingga berdampak adanya kabar Brigjen Asep Guntur Rahayu mundur dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan, sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Firli Bahuri menyebut penanganan perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur.
"Seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku," kata Firli lewat keterangannya, Sabtu (29/7/2023).
Pada proses perkara tersebut bergulir, Firli menyebut KPK turut melibatkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
"Memahami bahwa para pihak tersebut di antaranya terdapat oknum TNI yang juga memiliki mekanisme peradilan militer, maka dalam proses gelar perkara pada kegiatan tangkap tangan di Basarnas ini, KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait," jelasnya.
Lebih lanjut, Firli merujuk ke Undang-Undang KPK, soal penanganan perkara korupsi yang melibatkan anggota militer.
"Kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan proses hukum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU KPK 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum' Jo Pasal 89 KUHAP," tuturnya.
Firli lantas menyebut segala kegiatan yang dilakukan insan KPK, penyelidik atau penyidik menjadi tanggung dirinya dan empat pimpinan lainnya.
"Kami menegaskan, seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, adalah tanggung jawab penuh Pimpinan KPK," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak bertemu dengan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung. Ia menyampaikan permohonan maaf ke TNI dan Panglima TNI.
Henri dijadikan tersangka, setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT kepada Afri dan sejumlah orang lainya pada Selasa (25/7/2023).
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK," kata Tanak di depan awak media.
Ia menyinggung soal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 soal pokok-pokok peradilan. Di dalamnya ada empat peradilan, umum, militer, tata usaha negara, dan agama.
"Nah peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer," kata Tanak.
TERPOPULER
