Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) berbicara tentang mahalnya ongkos politik untuk menjadi seorang ketua umum partai, terutama di Partai Golkar.
Ia menyebut biaya menjadi ketua umum itu berkisar hingga Rp 600 miliar.
"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 600 miliar," kata JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Menurut JK, hampir semua partai memiliki ongkos yang tinggi untuk menjadi seorang ketua umum.
"Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem," kata JK.
Tetapi untuk partai yang pendirinya sudah tidak ada, terlebih partai tersebut sudah go public, biaya mejadi ketua umum sangat tinggi.
"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," kata JK.
Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar digoyang isu tak sedap soal adanya keinginan untuk digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan Airlangga Hartarto dari kursi ketum.
Wacana tersebut berembus setelah disuarakan Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang terdiri dari sejumlah eksponen Partai Golkar.
Baca Juga: DPD Partai 100 Persen Tolak Munaslub Golkar, Ingin Fokus Agenda Politik 2024
Mereka bahkan sudah membulatkan pilihan untuk mendorong Luhut Binsar Pandjaitan menjadi penggantinya.
Eksponen Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence TP Siburian menuturkan ada sejunlah tokoh yang sebenarnya layak untuk menjadi ketua umum Golkar. Termasuk Bahlil Lahadalia, yang belakangan menyatakan diri siap maju pemilihan ketua umum.
"Semua tokoh-tokoh kita yang punya kapasitas untuk jadi ketua umum menggantikan Pak Airlangga itu kita sudah bikin matriksnya, dan kita sudah menganalisis satu per satu," kata Lawrence dihubungi, Selasa (25/7/2023).
"Ya seperti Pak Luhut, Pak Bahlil, kemudian itu Pak Agus Gumiwang, kemudian itu Pak Bambang Soesatyo dan lain-lain. Jadi kita sudah bahas dan kita sudah pada satu kesimpulan bahwa mereka itu memang punya kapasistas," sambung Lawrence.
Ada beberapa pertimbangan sebelum eksponen menentukan satu pilihan siapa yang tepat menggantikan Airlangga.
Hal-hal yang menjadi pertimbamgan itu di antara situasi terkinin di mana pelaksanaan Pemilu berupa Pilpres dan Pileg sisa 7 bulan. Ditambah pada Oktober mendatang sudah harus mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung.
