Koordinator MAKI Laporkan Firli Bahuri Cs ke Dewas Gegara Kasus Basarnas

Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan mengadukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata bersama empat pimpinan lainnya ke Dewan Pengawas KPK pada Rabu (2/8/2023).

Aduan tersebut terkait dugaan pelanggaran pada proses penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buah Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka korupsi di KPK.

Alex menjadi salah satu yang utama diadukan MAKI karena menjadi pimpinan KPK yang mengumumkan penetapan Henra dan Afri sebagai tersangka.

"Pertama Alexander Marwata yang jumpa pers. Dua, seluruh pimpinan, karena sifat kolektif kolegial, apa yang dilakukan AM (Alex) adalah personifikasi pimpinan," jelas Boyamin dihubungi wartawan pada Selasa (1/8/2023) kemarin.

Para pimpinan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena lembaga antikorupsi mengumumkan Afri dan Hendri sebagai tersangka tanpa diterbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik. Hal ini pun sebelumnya sudah diakui Alex.

"Fokusnya adalah penetapan tersangka TNI salah, karena tidak berwenang dan tidak ada sprindik," kata Jelas Boyamin.

Sebagaimana diketahui, Henri dan Afri adalah anggota TNI aktif. Penetapannya keduanya sebagai tersangka yang diumumkan KPK langsung menjadi kontroversi.

Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI juga sebelumnya keberatan dengan langkah KPK tersebut. Sebab sebagai anggota TNI penetapan mereka sebagai tersangka kewenangannya di Puspom TNI.

Belakangan di KPK atau Puspom TNI, Henri dan Afri sudah berstatus tersangka korupsi berupa. Status keduanya diumumkan Danpuspom TNI, Marsekal Muda TNI Agung Handoko dalam konfrensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Diduga Terima Suap Rp 88 Miliar

Henri dan anak buahnya, Afri menjadi tersangka dugaan penerima suap. Pada saat Afri terjaring operasi tangkap tangan (OTT), penyidik menemukan uang Rp 999,7 juta. Selain itu keduanya juga diduga menerima suap senilai Rp 4,1 miliar.

Suap tersebut diduga untuk memenangkan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17, 4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.

Tersangka pemberi suap tiga orang petinggi perusahaan, yaitu Komisaris Utama PT MGCS (Multi Grafika Cipta Sejati) Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati) Marilya, Direktur Utama PT KAU (Kindah Abadi Utama) Roni Aidil.

Informasi dan penyidikan yang dilakukan KPK pada rentang waktu waktu 2021 hingga 2023, Henri dan Afri juga diduga menerima suap Rp 88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa.