Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengkritisi soal pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Ia menyebut dua proyek itu sejak awal sudah salah urus.
Akibatnya, kata Joko, kedua proyek itu malah menjadi beban bagi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mengerjakannya. Catatan dari DPRD DKI Jakarta juga memberikan pandangan yang sama.
"Jadi memang kami mengakui bahwa TIM dan JIS ini salah sejak lahir," ujar Joko dalam rapat hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Kamis (3/8/2023).
Menurut Sekda, yang baru menjabat sejak Februari 2023 ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari pemerintah.
"Semestinya, penugasannya seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," ucap Joko.
Sementara di Jakarta, Pemprov DKI selama ini malah mengalokasikan dana lewat anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD untuk membangun. Tak hanya itu, BUMD juga ditugaskan untuk mengelola infrastruktur tersebut setelah sudah berdiri.
"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BPMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," ucapnya.
Padahal, JIS dan TIM yang menelan anggaran triliunan rupiah juga malah belum bisa memberikan keuntungan dari pemanfaatan penyewaan gedung. Bahkan, Jakpro masih harus mengeluarkan biaya operasional yang juga cukup besar setiap tahunnya.
Akibatnya, keuangan perusahaan Jakpro menjadi tak sehat dan tak bisa menghasilkan dividen kepada Pemprov DKI selama empat tahun terakhir.
Baca Juga: Bicara soal Polemik JIS, Anies Baswedan: Fasilitas Ini Dibangun Oleh Kita
"Kalau ini dari PMD, artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro, biaya penyusutan ini yang sangat besar harus ditanggung oleh Jakpro, sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro," tuturnya.
Ke depannya, Joko menyatakan Pemprov DKI bakal mencari solusi agar TIM dan JIS bisa memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah.
"Kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya," pungkasnya.
