Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan komitmen partai politik dalam penerapan asas antikorupsi.
Sebabnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai komitmen antikorpsi itu hanya terlihat secara formalitas saja, tetapi berbanding terbalik dengan kenyataan.
Kurnia menyebut para petinggi partai politik peserta pemilu memang menghadiri program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ketika gelaran edukasi bagi parpol itu usai, hampir seluruh parpol mengatakan 'kami komit dengan pemberantasan korupsi'," kata Kurnia dalam Diskusi ICW bertajuk Problematika Pemilu 2024, Perbaikan Partai Politik dan Masa Depan Pemilih Muda di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).
Namun, Kurnia menilai realita yang terjadi di lapangan kerap kali berbanding terbalik dengan komitmen yang dinyatakan oleh para peringgi partai politik.
"Janji korupsi yang selalu diutarakan sebelum pemungutan suara, tapi setelah itu sering kali lupa dengan janji-janji politik antikorupsi," ujar dia.
Untuk itu, Kurnia menyebut partai politik perlu mempublikasikan semua hal tentang partainya, termasuk informasi tentang keuangan partai.
Ketika ada advokasi soal keterbukaan informasi keuangan partai politik, lanjut dia, seluruh kader partai harus benar-benar diberi edukasi.
"Ini kan mengapa mengartikan parpol harus memastikan edukasi mengenai pemahaman akan UU keterbukaan informasi publik itu bisa menyeluruh sampai pada tingkat provinsi, kota, dan kabupaten," tandas Kurnia.
TERPOPULER
