Jokowi Ungkit soal 'Arahan Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Jokes Saja

Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai tidak ada yang salah dari pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kode 'arahan dari Pak Lurah' dalam Sidang Tahunan MPR/DPR, Rabu (16/8/2023). Paloh menilai tidak ada yang istimewa dari pidato tersebut.

"Pidato presiden baik-baik saja, saya pikir bagaimana pun presiden mengikuti seluruh perkembangan dinamika kehidupan yang ada di kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada yang luar biasa juga," ujar Paloh ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Menurut Paloh, kode 'arahan Pak Lurah' yang disinggung Jokowi dalam pidatonya hanya sebatas candaan. Kelakar tersebut, kata Paloh, bagus untuk iklim politik Indonesia.

"Kalau ada barangkali perumpamaan, semua pelaporan harus ada persetujuan Pak Lurah, saya pikir sebagai sebuah jokes saja. Add sense of humor bagus juga negeri ini," ujar Paloh.

Bicara Pak Lurah

Sebelumnya, Jokowi menyinggung soal dirinya yang kerap disebut sebagai 'Pak Lurah' dalam urusan politik. Gerah kerap disebut dengan kode 'Pak Lurah', Jokowi menegaskan kalau dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Sebutan 'pak lurah' itu, kata Jokowi, tengah tren digunakan di kalangan politisi dan partai politik (parpol). Kode 'pak lurah' kerap digunakan politisi untuk menyebut Jokowi.

"Setiap ditanya soal siapa capres-cawapresnya. Jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya.

Awalnya, Jokowi mengaku penasaran siapa pak lurah yang dimaksud. Namun, pada akhirnya ia mengetahui kalau pak lurah itu menjadi kode untuk dirinya sendiri.

"Ternyata Pak Lurah itu, kode," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum parpol maupun pimpinan koalisi parpol.

Menurut undang-undang pun, Kepala Negara merasa tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres.

"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah."