Infografis
"Ya harapan saya semua pihak bisa ikut (peraturan WFH)," lanjut Heru.
Meskipun sudah diimbau untuk melaksanakan WFH, pihak swasta sendiri masih menolak pemberlakuan WFH ini karena berbagai alasan. Situasi ini lantas dikhawatirkan oleh Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta, Diana Dewi.
"Ini kan jatuhnya peraturan dadakan. Kami sendiri khawatir banyak kalangan pengusaha, apalagi pihak swasta yang merasa berat dan juga bisa terjadi penolakan kalau tujuanya hanya untuk mengurangi polusi udara," kata Diana dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).
Kemacetan tetap terjadi
Hal lain yang menjadi titik berat dari WFH ini adalah menekan angka kendaraan di jalanan sehingga bisa mengurangi kemacetan. Namun nyatanya, kemacetan di sejumlah ruas jalan pun masih terjadi.
Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun buka suara atas isu kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkap kemacetan tetap terjadi karena ada kegiatan masyarakat.
"Dari data yang kita himpun, ada peningkatan volume kendaraan pada tanggal 21 Agustus karena memang ada kegiatan masyarakat, sehingga volume kendaraan meningkat hingga 1,34% dibandingkan minggu sebelumnya," kata Syafrin dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (24/8/2023).
Kontributor : Dea Nabila
Baca Juga: Kondisi Polusi Udara di Kota Semarang: Ngaliyan Sedikit Lebih Baik Ketimbang Gunungpati
