Kasus Rafael Alun Dianggap Terobosan Baru, KPK: Dari Viral, Cek LHKPN Lalu Penindakan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut perkara korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun menjadi terobosan baru lembaga antirasuah.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Rafael terungkap karena viral di media sosial. Kemudian ditindaklanjuti KPK lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya hingga nanti akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Terobosan ini akan menjadi preseden baru dari hasil LHKPN yang selama ini dianggap tidak ada muatannya, atau tidak berdampak kepada proses hukum, saat ini oleh KPK dikembangkan dari LHKPN yang bersifat administratif kepada penindakan," kata Ghufron ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Disebutnya, KPK menemukan perbedaan angka kekayaan yang tercatat di LHKPN Rafael dengan fakta yang sebenarnya.

"Baik yang disampaikan oleh netizen, maupun hasil pengumpulan informasi, dan data oleh KPK. Baik di BPN, di perbankan, maupun di asuransi bahkan di perusahaan-perusahan yang bersangkutan. Karena tidak menjadi kebiasaan KPK berbasis penyelidikannya berbasis LHKPN," katanya.

Kepada masyarakat, Ghufron meminta untuk mengawal kasus Rafael yang segera disidang.

"Jadi mohon dukungannya. Siapa tahu nanti ada masyarakat atau media juga menemukan alat bukti lain, yang bisa kita usulkan dalam proses penindakan ini," katanya.

Pada persidangan nanti, Rafael Alun akan didakwa oleh Tim Jaksa KPK dengan pasal gratifikasi, mencakup penerimaan gratifikasi sejumlah Rp16,6 miliar.

Selain itu, dia juga didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan rincian TPPU periode 2003-2010 sebesar Rp 31,7 miliar, TPPU periode 2011-2023 sebesar Rp 26 miliar, 2 juta dolar Singapura (sekitar Rp22 miliar), dan 937 ribu dolar AS (sekitar Rp14,3 miliar).