Kapolri Beberkan Syarat Penyadapan Legal di Polri, Harus Ada Permintaan Tertulis dari Penyidik

Suara.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan prosedur penyadapan yang sah di lingkungan Polri di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan penyadapan di lingkungan kepolisian harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Salah satu syarat utamanya adalah adanya permintaan tertulis dari penyidik yang dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

"Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku," kata Suyudi.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses provisioning atau memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan baru dapat dilakukan.

Suyudi menegaskan hasil penyadapan juga tidak bisa digunakan sembarangan. Data yang diperoleh hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah.

Begitu pula dengan pemusnahan data hasil penyadapan. Proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit dan 3 pejabat Polri lainnya, Suyudi menegaskan bahwa ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dari prosedur tersebut.

"Dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik," paparnya.

Sebelumnya, Suyudi juga mengungkapkan kronologi penyadapan ilegal tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi perkara itu terdiri atas lima tahapan, yakni perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, dan penghapusan data.

Dalam tahapan pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU), yang merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.

Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, dan Ahrie Sonta.

Selanjutnya, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.