Suara.com - Komisi IX DPR telah melakukan rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membahas permasalahan polusi udara yang terjadi akhir-akhir ini.
Kesimpulan dari rapat tersebut ada empat poin dari DPR yang mendesak penanganan masalah tersebut.
"A. (Kemenkes) bersama kementerian/lembaga lain meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan, khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu," kata Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Kemudian poin ke dua, DPR RI lewat Komisi IX meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara.
Lalu, yang ketiga, Kemenkes harus melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"D, mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara. Pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan," ungkapnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyayangkan, dari apa yang dipaparkan oleh Menkes terkait polusi udara dalam rapat belum ada solusi dan apa yang harus dilakukan untuk penanganan.
"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," kata Charles.
Ia lantas menyentil pemerintah yang seakan baru bergerak usai kasus masalah polusi udara ini viral dan jadi pembicaraan.
"Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," tutupnya.
TERPOPULER
