Suara.com - Sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung Komunitas Disabilitas Tuna Rungu Indonesia (KDTI) menyatakan deklasi dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Deklarasi dukungan itu diterima oleh Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan (TKRPP PDIP), Ahmad Basarah. Ia pun mengapresiasi adanya dukungan tersebut.
"Saya sangat mengapreasiasi dan mengucapkan terima kasih. Ini menunjukkan bahwa mereka juga melek politik, dan tidak ingin bangsa ini dipimpin sosok yang memilki sejarah kelam, tidak ingin dipimpin sosok yang tidak peduli kaum disabel. Jadi saya kasih acungan jempol, sebab sangat luar biasa," kata Basarah.
Ia pun meminta pada hari pencoblosan 14 Februari bisa dimanfaatkan betul oleh para relawan menentukan pilihan presidennya. Ia mewanti-wanti, agar memilih calon presiden yang memang tak memiliki catatan pelanggaran HAM.
"Proses terpilihnya akan menentukan nasib teman-teman sekalian, maka presiden yang harus dipilih harus punya jiwa kemanusiaan, tidak pernah tercatat punya pelanggaran hak asasi manusia. Sebab kemungkinan, apa yang dilakukan di masa lalu bisa diulangi lagi kedepannya," tuturnya.
"Puji Tuhan, Haleluya, Mas Ganjar, tercatat, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Maka kita bisa pastikan jika Mas Ganjar jadi Presiden akan memperhatikan kaum disabilitas. Mas Ganjar harus menang mutlak, menang signifikan, dengan kerja keras kita bersama," sambungnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua KDTI, Mustar Bona Ventura, menyampaikan pihaknya ingin momentum Pemilu 2024 tak ada diskriminatif hak politik pada penyandang disabilitas karena sudah ada hukum yang mengatur terkait ini.
"Kami meyakini, jika Mas Ganjar menjadi Presiden, maka negara tidak akan melakukan tindakan diskriminatif dan memberikan dukungan penuh bagi penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak," tuturnya.
Baca Juga: Ganjar Belum Umumkan Cawapres Tapi Sudah Bentuk Tim Pemenangan, PDIP: Pembentukan TPN Lebih Mendesak
