Suara.com - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Suhud Alynudin mengungkapkan adanya oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat program pangan murah di Koja, Jakarta Utara. Pungli dilakukan dengan menjual antrean agar pembeli bisa mendapatkan antrean paling depan.
Hal ini dikatakan Suhud saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin (18/9/2023). Program pangan murah ini ditujukan kepada para peserta program jaring pengaman sosial yang dibuat Pemprov DKI, seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus.
"Interupsi pimpinan. Suhud Alynudin, PKS. di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan," ujar Suhud.
Dalam kesempatan itu, Suhud memutar rekaman suara wawancara dengan warga yang tak disebutkan namanya. Warga itu menyebut adanya oknum yang menjual antrean dengan harga Rp20 ribu sampai Rp50 ribu.
Warga itu mengatakan, oknum pungli menandai antrean menggunakan batu dan sandal. Harga antrean dibanderol berurutan sesuai dengan posisi dari depan ke belakang.
Padahal, kata Suhud, warga sudah menunggu antrean sejak pukul 03.00 WIB untuk bisa membeli pangan murah ini.
"Itu pimpinan, realitas di lapangan Saya harap PJ Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," tuturnya.
Menanggapi Suhud, Ketua DPRD DKI meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang juga berada di ruang rapat untuk memberikan perhatian khusus pada aduan tersebut.
"Mohon pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang nggak bener di lapangan mengenai pangan ya," pungkasnya.
Baca Juga: Usai Dipecat PDIP Kasus Main Judi Slot, Cinta Mega Masih Ikut Rapat Anggaran di Komisi
