-
Puan Maharani Matikan Mikrofon Saat Anggota Fraksi PKS Amin AK Interupsi
Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mematikan mik saat rapat paripurna DPR RI. Kali ini, mik dimatikan saat anggota DPR Fraksi PKS, Amin AK
Selengkapnya -
Dua Fraksi di DPRD DKI Jakarta Tegaskan Tetap Menolak Paripurna Pembahasan Interpelasi Usai Lebaran
Rencana menggelar rapat paripurna untuk interpelasi Gubernur Anies Baswedan akan kembali dilanjutkan setelah lebaran.
Selengkapnya -
Lagi-lagi Fraksi PKS Konsisten Menolak, Tapi DPR Tancap Gas Bawa RUU TPKS ke Paripurna untuk Pengesahan
Selanjutnya, Supratman menanyakan persetujuan para Dewan.
Selengkapnya -
Fraksi PKS Sebut Masyarakat Tak Butuh BLT Minyak Goreng: Seakan Memihak Pada Rakyat
"...Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana APBN pada ujungnya dinikmati kartel minyak goreng," katanya.
Selengkapnya -
Harga Minyak Goreng Diserahkan Pada Mekanisme Pasar, Fraksi PKS: Pemerintah Telah Menyerah ke Mafia
"Pemerintah gagal menjamin stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di pasar. Sehingga masyarakat harus menanggung dampaknya," ujar Akmal.
Selengkapnya -
Fraksi PKS Usulkan Bentuk Pansus Hak Angket soal Kelangkaan dan Mahalnya Harga Minyak Goreng
"Dan secara resmi insyaallah akan kami kirimkan surat kepada pimpinan DPR," ujar Jazuli.
Selengkapnya -
Tersandung Kasus Asusila, Anggota DPRD Kampar Fraksi PKS Diganti
ZP akan digantikan oleh Edi Efrison sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW).
Selengkapnya -
Fraksi PKS Kecewa Masjid Agung Tak Kunjung Rampung, Dody: Pegang Ucapan Wali Kota Bogor
Suara kekecewaan tersebut, disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Dody Hikmawan
Selengkapnya -
Soal Masalah Edy Mulyadi, Ketua Fraksi PKS: Tak Selalu Caleg Berurusan dengan Partainya!
"PKS satu ini kan punya fraksi yang memberikan pandangan umum baik di komisi maupun di paripurna yaitu juru bicara ya itu lah pandangan resmi dari pada fraksi PKS..."
Selengkapnya -
Sejarawan JJ Rizal Sebut IKN Megaproyek Asing dan Menghina Akal Bangsa Indonesia
"Di sana tergambar jelas IKN bukan saja proyek yang asing, melainkan menghina akal bangsa Indonesia,"
Selengkapnya -
Tolak RUU IKN, Fraksi PKS Soroti Tak Adanya Alasan Pemilihan Penajam Paser Jadi Ibu Kota Negara
Fraksi PKS menyoroti tidak adanya alasan pemilihan Penajam Paser sebagai ibu kota baru.
Selengkapnya -
Fraksi PKS Sebut Pemerintah Tak Ada Empati karena Sahkan UU IKN Ketika Masyarakat Hadapi Kesulitan Akibat Pandemi
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini telah disahkan menjadi Undang-undang IKN mendapat kritik keras dari Fraksi PKS.
Selengkapnya -
Tolak Pengesahan UU IKN di DPR, Fraksi PKS: Seperti Beli Tikus dalam Kresek, Barangnya Tidak Jelas!
"Ini yang saya istilah kan kita menetapkan atau membeli tikus dalam kertas kresek begitu, barangnya tidak jelas. Ini yang pertama dari sisi formilnya."
Selengkapnya -
PKS Minta Pemerintah Tak Ragu Batasi Akses Masuk WNA, Cegah Lonjakan Kasus Omicron
"Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan," ujar Netty.
Selengkapnya -
Klaim Aspirasi Tak Terwujud karena Dikalahkan Mayoritas di DPR, PKS Minta Rakyat Maklumi
"Kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia kalau harapan-harapan yang telah bapak ibu saudara sampaikan kepada kami belum bisa terwujud," tandas Jazuli.
Selengkapnya -
Pemerintah Ngebet Pindah Ibu Kota Maret 2024, PKS: Grasa-grusu Kayak Simsalabim
Kondisi di sana masih berupa hutan belantara, lahan yang akan digunakan pembangunan ibu kota negara yang baru, ujar Hamid.
Selengkapnya -
Ramai-Ramai Sindir Ahok, PKS: Sama-Sama Ditegur Jokowi
Belum lama ini, Ahok sempat disindir oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Tidak hanya Arya, PKS pun ikut sindir Ahok.
Selengkapnya -
PKS Dukung MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional: Harus Berpihak ke Petani
"Saya menilai omnibus law telah memicu terjadinya laju konversi dari pertanian ke non ertanian secara signifikan, dan hal ini telah mengancam ketahanan pangan nasional."
Selengkapnya -
Soal Putusan MK, Fraksi PKS Desak Pemerintah Tangguhkan Seluruh Kebijakan UU Cipta Kerja
Mulyanto berujar bahwa Fraksi PKS di DPR sudah dari awal meyakini bahwa UU Cipta Kerja memiliki masalah.
Selengkapnya -
Putusan MK UU Cipta Kerja Bermasalah, Fraksi PKS Mengapresiasi
Fraksi PKS mengapreasiasikan keputusan MK atas UU Cipta Kerja.
Selengkapnya