"Jujur aku senang sekali LRT sudah bisa diresmikan, karena aku yang dari Bekasi bisa jadi lebih cepat buat bisa ke kantor di Kuningan. Cuma paling tarifnya saja sih, bisa lebih murah seperti pertama kali launching," ujar Tantri.
Blusukan untuk Tekan Stunting dan Kemiskinan
Sejak dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru langsung turun ke lokasi alias blusukan, dalam upaya pengentasan kasus gizi buruk kronis (stunting). Bahkan, ia berkeliling ke lima wilayah kota administrasi untuk melihat langsung kasus miskin ekstrem yang berpotensi menyebabkan stunting.
Salah satunya ketika Heru mengunjungi wilayah Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kunjungan itu, ia menemukan 777 anak dengan status rawan stunting. Namun, dari 777 anak itu, sebanyak 134 atau 17 persen di antaranya lolos dari kategori stunting.
"Saya akan keliling ke lima wilayah, termasuk untuk melihat kemiskinan ekstrem," ucap Heru di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Triputra Persada Hijau, Semper Barat, Jakarta Utara, pada 31 Januari 2023.
Menurut Heru, sebenarnya sudah ada program pengentasan stunting di tingkat Kelurahan lewat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada warga. Sejumlah bantuan lain juga disalurkan kepada warga miskin ekstrem.
"Pemprov DKI Jakarta sudah banyak memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ada lansia, ada jaminan sekolah anak, pemberian makanan tambahan yang tiap keluarga itu mendapat telur, ayam, daging, dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Pemprov DKI konsisten untuk menangani stunting, kemiskinan ekstrem itu tetap ada. Terus kita lakukan," jelasnya.
Kendati demikian, masalah stunting tak bisa diselesaikan hanya lewat program Pemprov DKI saja. Orang tua harus berperan aktif untuk merawat anak dengan baik dan memberikan konsumsi bergizi sejak dalam kandungan.
"Saya titip pesan kepada ibu bapak, para orang tua harus punya pendidikan merawat anak, terkait gizi makanan, kesehatannya, dan ibunya harus dijaga kesehatannya," tutur Heru.
Tutup Sementara Enam Industri Batu Bara untuk Cegah Polusi
Masalah polusi udara di Jakarta mendorong Pemprov DKI menjalankan berbagai kebijakan, baik di hulu maupun di hilir. Hingga pertengahan September 2023, beragam program dijalankan Pemprov DKI untuk bisa mengendalikan pencemaran udara.
Setidaknya ada tujuh upaya pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan Pemprov DKI. Pertama, penertiban perusahaan industri yang terbukti mencemari lingkungan. Tercatat, Pemprov DKI Jakarta menutup sementara enam penampungan (stock pile) untuk industri yang menggunakan batubara dan tiga industri peleburan baja. Penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut tidak memenuhi standar lingkungan, sehingga turut menyumbang polusi udara di Jakarta.
Kedua, pemasangan pompa air bertekanan tinggi (water mist generator) di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Menurut data Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI, sudah sebelas gedung tinggi di Jakarta yang memasang water mist generator, baik di kantor pemerintahan maupun swasta. Adapun tujuh gedung pemerintah sudah memasang water mist, sehingga totalnya 18 gedung. Diharapkan, seluruh gedung yang ada di Jakarta memasang water mist.
Ketiga, penyiraman jalanan protokol. Pemadam Kebakaran menyiram jalan-jalan protokol di 215 lokasi lebih yang melibatkan 270 mobil dan 800 personel Damkar. Penyiraman jalan ini akan dilakukan secara parallel, hingga jumlah gedung yang telah terpasang water mist sudah mencukupi.
Keempat, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor. Langkah tersebut merupakan salah satu yang paling digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, agar bisa mengurangi jumlah polutan yang mengotori udara Jakarta. Hingga 15 September 2023, tercatat 1.063.595 kendaraan roda empat dan 110.650 roda dua yang telah uji emisi.
TERPOPULER
