Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara soal mengenai pencopotan baliho Ganajr-Mahfud MD, serta atribut PDIP pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali.
Hasto menyinggung adanya politik diskriminasi terhadap kasus tersebut. Hasto menegaskan, jika abuse of power tidak bisa dilakukan dalam iklim demokrasi.
"Suatu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat, terlebih sebelumnya bapak presiden mengumphlkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Hasto di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
"Tapi, terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilkukan karena terjadinya politik diskriminasi," Hasto meanmbahkan.
Ia lantas mengungkit adanya perbedaan dinamika kala Jokowi kunjungi Sumatera Barat sebelumnya dan Bali. Hal itu sangat kontradiktif.
"Tetapi respons dari masyarakat sangat menguatkan kami, bahwa demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol, yang oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta pemiku dengam kemudian juga baliho, termasuk pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," tuturnya.
Pencopotan baliho Ganjar kata Hasto, justru mendapat simpati dari masyarakat. Ia menilai, jika penyimpangan jabatan tidak bisa dilakukan dalam iklim demokrasi.
"Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami, bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ujarnya.
"Ya kami lihat masyarakat yang kemudian menyuarakan. Bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif, dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," sambungnya.
TERPOPULER
