Suara.com - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan nepotisme.
Adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut dilaporkan Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI) buntut putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
"Hari ini saya ke KPK untuk melaporkan dugaan tindak pidana Nepotisme yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau eks Majelis," kata Koordinator PADI Charles Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Alasan mereka melaporkan Anwar Usman merujuk ke putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitus (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat sehingga dicobot sebagai ketua MK.
"Salah satunya konflik kepentingan, itu tidak mengundurkan diri dalam pemeriksaan, karena ada hubungan keluarga dengan (Gibran) orang yang diuntungkan berpakara tersebut," kata Charles.
Disebutnya setelah mempelajari putusan itu, mereka menemukan dugaan pelanggaran pidana, yaitu nepotisme. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pasal 22.
"Tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme ada unsur pidana disebutkan. Jadi setiap penyelenggara negara yang melakukan perbuatan melawan hukum atau dengan cara melawan hukum menguntungkan kerabat atau keluaraga dan merugikan kepentingan bangsa dan negara itu di ancam dengan pidana selama 2 tahun minimal dam maksimal 12 tahun," katanya.
Dalam laporannya, mereka juga menyertakan sejumlah bukti, di antaranya bunyi putusan MKMK terkait persyaratan capres-cawapres.
"Kami lampirkan dalam laporan kami selain putusan dari MKMK,putusan perkara nomor 90. Di sana ada discenting opinion dari dua Hakim MK yang membuat geger publik. Kita terus kemudian laporan dari majalah Tempo, terus laporan-lpaoran terkait dengan saudara Gibran yang mempuanya kedudukan hukum atas putisan perkara 90," kata Charles.
Putusan MKMK
Sebelumnya diberitakan, MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK, dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2 X 24 jam.
“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinn Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ujar Jimly.
Anwar juga tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan atau sengketa pemilu dan pilpres.
TERPOPULER
