Sebut Nawawi Pilihan Tepat Jadi Ketua KPK Sementara, Sahroni: Saya Harap Bisa Permanen Gantikan Firli

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, menilai Nawawi Pomolango sudah tepat dipilih Presiden RI Jokowi menjadi Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Sangat tepat pilihan pak Presiden," kata Sahroni saat dihubungi Suara.com, Sabtu (25/11/2023).

Ia mengatakan, sosok Nawawi sendiri dikenalnya sebagai orang yang memiliki integritas. Untuk itu, kata dia, Nawawi cukup mumpuni isi jabatan tersebut.

"Pak Nawawi yang saya kenal baik dan memilki integritas yang cukup," tuturnya.

Di sisi lain, atas dasar itu, Sahroni tak segan menyebut jika Nawawi cocok menjadi Ketua KPK tetap untuk menggantikan Firli.

"Saya berharap pak Nawawi menjadi ketua Tetap KPK penggati pak Firli," terangnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan adanya keputusan tersebut, Firli Bahuri secara resmi diberhentikan sementara sebagai ketua lembaga antirasuah tersebut.

"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana lewat keterangannya dikutip Suara.com, Jumat (24/11/2023).

Jokowi lebih memilih Nawawi dibanding tiga wakil ketua KPK, Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

"Keppres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Jumat malam, 24 November 2023, setibanya dari kunjungan kerja dari Kalimantan Barat," kata Ari.

Sebelumnya diberitakan, Firli telah resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi berupa suap ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pada Rabu (22/11/2023). Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi di Kementarian Pertanian yang saat ini ditangani KPK.